Di sisi lain, pengawasan terhadap akun media sosial juga menjadi perhatian serius. Bawaslu menemukan sejumlah akun tidak resmi yang menyebarkan ujaran kebencian dan memicu disharmoni.
Dari total 14 akun media sosial yang diawasi terdiri sebanyak 13 akun milik Paslon nomor 1 dan sebanyak 1 akun milik Paslon nomor 2, yang telah di daftarkan ke KPU Papua, jika di luar dari itu tentu tidak terdaftar secara resmi oleh pasangan calon.
Terkait hal ini, Bawaslu mendorong partisipasi publik dalam pengawasan konten digital.
“Tidak mungkin semua diawasi oleh kami sendiri. Butuh pengawasan partisipatif dari masyarakat,” ujar Yofrey.
Selain itu, Bawaslu juga mengingatkan kepala daerah dan anggota DPR yang mengikuti kampanye untuk mengajukan cuti paling lambat tiga hari sebelum kampanye, serta tidak menggunakan fasilitas negara selama berkampanye. Upaya ini diharapkan dapat menjaga kondusivitas dan integritas pemilu di Papua. (dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan melakukan audiens dengan Manajemen, Nakes dan honorer atau pegawai…
Keterbatasan fasilitas ini memicu reaksi dari Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Saat ditemui…
Dalam pengiriman perdana ini, sebanyak 240 kilogram kepiting bakau kualitas premium diterbangkan ke Negeri Jiran…
Menurutnya, jumlah penonton yang mencapai puluhan ribu orang tidak sebanding dengan jumlah steward yang disiapkan…
Penanganan kasus pembunuhan Bripda Juventus Edowai yang memicu kericuhan di Kabupaten Dogiyai pada 31 Maret…
Dalam kunjungan tersebut Ketua DPR Papua Denny Bonai didampingi Ketua Komisi IV DPR Papua, Joni…