

SIAGA-Aparat kepolisian dan Brimob Polda Papua saat melakukan pengamanan aksi demo pekan lalu di Jayapura. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi hari ini (Rabu,10/9), sebanyak 6.338 personel disiagakan.
Putusan Sengketa Hasil PSU Dibacakan
JAYAPURA – Sidang Putusan sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Papua diketahui akan digelar hari ini (Rabu,10/9) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menghadapi itu berbagai persiapan telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu diantaranya adalah antisipasi sidang pemeriksaan lanjutan. Hal itu disampaikan, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon via telepon, Selasa (9/9).
Dijelaskan Fajar putusan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan MK Nomor 9 tahun 2025 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota.
“Pengucapan putusan ataupun ketetapan oleh mahkamah konstitusi berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi Nomor 9 tahun 2025. Memang terjadwal pada, Rabu 10 September besok sekira pukul 13.30 WIB,” kata Fajar, Selasa (9/9).
Sidang keputusan dan penetapan tersebut dilakukan MK setelah dilakukannya sidang pendahuluan pada Selasa dan Kamis (2-4 September) lalu. Jika putusan majelis hakim nantinya akan terjadi dismisal sebagai mana diatur dalam pasal 57 PKPU 18 tahun 2024 maka KPU membutuhkan waktu setidaknya tiga hari untuk menetapkan pasangan calon gubernur Papua terpilih.
“Artinya pada, Sabtu 13 September 2025 mendatang KPU akan mengelar rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2025-2030,” tambah Fajar.
“Selambat-lambatnya pada tanggal, 13 melaksanakan atau mengelar rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon terpilih. Itu apabila putusan yang dibacakan dismisal,” jelasnya.
Page: 1 2
“Penyelamatan keuangan negara tahap penyidikan dari penanganan perkara sejak Januari hingga Desember tahun 2025 sebesar…
“Nanti kita akan rapat dengan manajemen dan tim pelatih lain, kira-kira mana posisi yang perlu…
Tito menegaskan tiga tugas pokok Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua, yakni melakukan sinkronisasi…
Nixon menegaskan, Penyidik Kejaksaan Tinggi Papua dalam menangani perkara PON XX Papua selalu transparan dan…
Natal Gabungan Pemda, DPRK, TNI-Polri, Denominasi Gereja dan Organisasi Masyarakat serta seluruh masyarakat Kabupaten Puncak…
Kata Ruslan, sejak Januari hingga Desember 2025, BNNK Mimika telah menangani lebih dari 20 pasien…