Pemerintah Pusat Ikut Awasi PSU di Papua

Mendagri Lepas Logistik PSU, Deputi Rakor PSU

JAYAPURA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ikut mengawasi pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Papua. Hal ini ditandai dengan kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Ribka Haluk saat pelepasan logistik PSU Pilgub, di Entrop, Distrik Jayapura Selatan, Senin (4/8).

Ribka menyampaikan, Provinsi Papua khususnya Kota Jayapura memegang peranan strategis sebagai wajah demokrasi di tanah Papua. “Keberhasilan PSU di sini (Papua), menjadi cerminan kedewasaan berdemokrasi di wilayah timur Indonesia, khususnya di atas tanah Papua,” kata Ribka.

Oleh karena itu sambung Ribka, perlunya menjaga proses ini dengan sebaik-baiknya. Koordinasi lintas sektor serta sinergi antar-pusat dan daerah dapat menjadikan PSU bukan sekadar pengulangan, tetapi sebuah pembuktian bahwa Papua mampu menjadi teladan dalam menjaga martabat demokrasi.

“Kepada KPU dan Bawaslu, Menteri (Mendagri M Tito Karnavian) berpesan agar laksanakan tugas dengan penuh integritas, profesionalisme dan menjunjung tinggi keberanian moral. Jangan ada ruang untuk kesalahan pelanggaran, manipulasi apalagi intimidasi,” ungkap Ribka.

Sambungnya, begitu juga dengan TNI-Polri. Harus menciptakan suasana yang kondusif selama tahapan PSU belangsung. Mendagri juga mengingatkan pemerintah daerah baik tingkat provinsi maupun kebupaten/kota yang ada di Papua, untuk memastikan seluruh jajaran ASN menjaga netralitas secara mutlak dalam setiap tahapan PSU.

“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk PSU, harusnya bisa digunakan untuk membangun jalan di kampung-kampung, menyediakan air bersih, memperbaiki sekolah dan meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat. Namun sudah dibiayai untuk pelaksanaan PSU, sehingga diharapka PSU berjalan dengan baik untuk pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.