Soal laporan intelejen kemungkinan adanya aksi demo seperti yang sudah terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia itu, Kapolres mengaku tidak ada dan berharap hal itu tidak terjadi meski menurutnya penyampaian aspirasi oleh setiap individu atau masyarakat dijamin undang-undang.
Yang terpenting dalam penyampaian aspirasi itu tidak anarkis dan melakukan pengrusakan fasiloitas umum apalagi melakukan pembakaran. ‘’Saudara-saudara kita yang mau menyampaikan aspirasi tidak dilarang UU asalkan itu disampaikan dengan cara-cara yang benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan,’’ tandasnya.
Kapolres menambahkan, dalam rapat koordinasi baik tingkat provinsi maupun kabupaten telah ditekankan kepada seluruh pejabat saat di depan publik untuk bertindak dan bertutur kata dengan menyadari etika-etika yang disampaikan kepada masyarakat agar tidak memancing atau menjadi pemicu masyarakat berpolemik atau ribut. (ulo/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Frederik menjelaskan, secara fisik pembangunan NICU–PICU telah selesai 100 persen. Namun demikian, fasilitas tersebut belum…
Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menjelaskan, anggaran Rp104 miliar tersebut bersumber dari dana Otonomi…
Persipura kini berada di peringkat tiga dengan koleksi 34 poin. Mereka terpaut satu poin dari…
‘’Ini sebenarnya masih rana kewenangan dari teman-teman penyidik kepolisian Resor Merauke. Namun saya sebagai…
Korban diketahui bernama Andi Kawer, seorang mahasiswa di Kota Jayapura. Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Persipura…
Entis menjelaskan terkait ketersediaan air bersih di RSUD Jayapura, pihaknya langsung menurunkan Tim Teknis yang…