

M Ridwan Rumasukun (FOTO:Elfira/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi Papua resmi melarang agenda buka puasa bersama bagi seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungannya. Pelarangan tersebut sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Papua Nomor : 451.1/3668/SET Tanggal 27 Maret 2023, tentang Pelaksanaan Buka Puasa Bersama.
“Kalau pusat bilang A (melarang buka puasa bersama bagi ASN) kita ikut saja. Tapi secara resmi kita belum dapat (Surat Edaran-red) dari pusat. Setelah dapat (Surat Edaran) kita lakukan,”Terang Pelaksana Harian (Plh) Gubernur Papua Muhammad Ridwan Rumasukun, Selasa (28/3).
Sementara itu, dikutip dari halaman Facebook Pemerintah Provinsi Papua, telah resmi menggunggah Surat Edaran pelarangan kegiatan buka puasa bersama bagi seluruh ASN. Dimana isi surat edaran jelas meminta ASN Pemprov Papua bahkan kabupaten/kota untuk meniadakan kegiatan buka puasa bersama selama ramadan 1444 Hijriah.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Papua, Jeri A. Yudianto memastikan siap menjalankan perintah atasan. Dimana dirinya pun telah menginstruksikan jajarannya untuk meniadakan agenda berbuka puasa bersama.
Kendati demikian, agenda tersebut akan diganti dengan kegiatan yang lebih berguna, seperti memberikan santunan bagi pihak yang lebih membutuhkan.
“Kita sendiri lakukan beberapa pekan lalu, dimana kita melakukan anjangsana ke Panti Asuhan Darul Ulum Doyo Baru, Kabupaten Jayapura. Dimana memang kita ingin berbagi dengan mereka yang lebih membutuhkan,” terang Jeri.
Sebelumnya Presiden Jokowi meminta buka puasa bersama pejabat ASN ditiadakan serta diganti dengan agenda yang lebih berguna seperti pemberian santunan bagi warga membutuhkan serta hal sejenisnya. Hal itu direspon Mendagri Tito Karnavian dengan meminta seluruh Kepala Daerah di Indonesia meniadakan agenda buka puasa bersama. (fia/gin)
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…