

Ketua KPU Yalimo Soflon Walilo
YALIMO-Ketua KPU Kabupaten Yalimo Soflon Walilo menegaskan bahwa dirinya bersama semua komisioner KPU Yalimo sebagai penyelenggara Pemilukada di Kabupaten Yalimo tetap menjaga integritas dan netralitas dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Yalimo. Selaku ketua KPU, dirinya tetap tegak lurus pada aturan Pemilu dan juga PKPU yang ada.
Hal ini ditegaskan Soflon Walilo untuk mengklarifikasi isu yang berkembang di masyarakat terkait pencalonan kakaknya yakni Aleks Walilo, sebagai calon Bupati Yalimo berpasangan dengan calon Wakil Bupati Yalimo Ahim Helakombo, yang diisukan bakal mempengaruhi netralitasnya sebagai Ketua KPU Yalimo.
“Sekalipun yang maju sebagai calon bupati saudara atau kaka, tetapi saya sebagai Ketua KPU Kabupaten Yalimo dan sebagai penyelenggara tetap posisi pada aturan yang ada dan tetap menjaga integritas sebagai penyelenggara di lembaga KPU Kabupaten Yalimo.” tegas Soflon Walilo dalam rilis yang diterima Cenderawasih Pos, Jumat (20/9).
Dikatakan bahwa setiap Warga Negara Indonesia punya hak yang sama untuk berpolitik dan tidak boleh dibatasi oleh siapa pun. Oleh karena itu, isu yang beredar di masyarakat di lima Distrik se-Kabuapten Yalimo bahwa adiknya Ketua KPU Yalimo, sementara kakaknya calon bupati kabupaten Yalimo tidak bisa dan akan didiskualifikasi. Soflon Walilo menegaskan bahwa informasi itu tidak benar.
“Silakan saja berpolitik dan juga hargai calon bupati dan calon wakil bupati punya hak yang sama dan tidak bisa dibatasi oleh orang lain punya hak politik dengan isu yang tidak benar.” ujarnya.
Page: 1 2
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…