

Yohannes Fajar Irianto Kambon
JAYAPURA-Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua mengubah jadwal pendistribusian logistik Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua ke Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Jika sebelumnya jadwal pendistribusian tersebut direncanakan pada H-5, namun setelah dilakukan pertimbangan, KPU Papua akhirnya mengubah jadwal tersebut menjadi H-7 menjelang hari PSU.
Hal itu dilakukan KPU Papua dengan mempertimbangkan cuaca dan kondisi geografis yang cukup ekstrem di wilayah, Tertinggal, Terjauh dan Tersulit (3T) di beberapa kabupaten/kota di Papua.
“Kemarin sebelumnya kita merancang H-5, tetapi setelah melihat berbagai dinamika di lapangan terutama terkait dengan kondisi geografis dan cuaca yang tidak menentu, dan jauh dari kota, maka dipercepat menjadi H-7 untuk daerah 3T,” kata Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon, Jumat (18/7) melalui via telepon.
Terkait ini KPU Papua juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Intelkam Polda Papua, dan Badan pengawas pemilu (Bawaslu) untuk pengamanan selama pendistribusian itu berlangsung.
Menurutnya jaminan keamanan sangatlah penting dalam pendistribusian logistik. Selain keamanan KPU juga menyiapkan transportasi lebih awal dan memadai. Tujuannya adalah agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan pendistribusian surat suara.
“Kita mau cepat pendistribusian logistik lebih awal, tetapi musti harus ada jaminan keamanan dulu. Kemudian alat transportasi yang akan kita gunakan untuk mengangkut logistik juga akan kita siapkan lebih awal,” terangnya.
Page: 1 2
Belakangan ini, publik dihadapkan pada sejumlah pertandingan yang memicu tanda tanya, termasuk laga antara Persiba…
ewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kota Jayapura, menyatakan keprihatinan mendalam atas kondisi yang terjadi di sejumlah…
Wakil Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Benjamin Paulus Octavianus, menegaskan Papua masih menghadapi beban penyakit menular…
Pemerintah Kota Jayapura menegaskan komitmennya dalam memastikan penyaluran Bantuan Pangan Nasional berjalan tepat sasaran dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, meminta masyarakat pemilik hak ulayat tidak lagi melakukan aksi pemalangan, terutama…
"Kemarin itu saat pertemuan memang dirasa ada ketidakadilan sebab kita mendapatkan kuota fiskal untuk otsus…