“Pada Mei 2025, di acara Partai Golkar, Menteri Bahlil secara terbuka mengarahkan dukungan kepada Mari–Yo. Lalu pada Juni dan Juli, ia datang ke Sarmi, Yapen, Biak Numfor, dan Supiori membawa program listrik desa yang sebenarnya tugas PLN, tapi diambil alih olehnya,” ungkap Korneles.
Menurutnya, hingga kini pihaknya tidak menemukan adanya surat cuti dari Bahlil maupun Bupati Keerom. “Kami sudah laporkan ke Bawaslu RI,” tegasnya.
Menanggapi hal itu, Anggota Bawaslu Papua Yofrey Piryamta menyebut telah melakukan pembahasan dan kajian. Namun, hasilnya tidak ditemukan pelanggaran baik dari Menteri Bahlil maupun Bupati Keerom. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Rabu 17 September. (rel/ade)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Perusahaan Umum (Perum) Bulog Kanwil Papua dan Papua Barat menyiapkan stok beras sebanyak 27.900 ton…
Dia menjelaskan pihaknya berharap fasilitas olahraga yang dibangun menjadi sarana bagi para siswa untuk…
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari konsolidasi organisasi Partai Golkar hingga tingkat akar rumput sebagai…
Momen ini menjadi tonggak penting bagi kebangkitan Pramuka di Kabupaten Keerom setelah sempat vakum selama…
Penertiban dilakukan setelah polisi menerima informasi dari masyarakat terkait aktivitas penjualan Boplas yang dinilai meresahkan.…
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…