Categories: PAPUA TENGAH

Bawaslu Surati KPU Mimika, Pertanyakan Alasan Penundaan Penetapan Hasil Pleno

MIMIKA – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mimika melayangkan surat resmi kepada Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Mimika guna mempertanyakan alasan penundaan penetapan hasil perolehan suara, pada pemilu serentak 2024 di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Pantauan media ini Graha Eme Neme Yauware, hingga Senin (11/3) pukul 12.00 WIT, belum ada tanda tanda akan dimulainya Pleno Penetapan.

Untuk diketahui, rapat pleno terbuka tingkat Kabupaten Mimika untuk rekapitulasi perhitungan dan perolehan suara telah selesai pada Sabtu, 9 Maret 2023 lalu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Mimika, Frans Wetipo saat ditemui di Graha Eme Neme Yauware, Senin (11/3/2024) mengagakan, surat yang dilayangkan selain mempertanyakan alasan penundaan, juga berisikan penekanan terhadap KPUD Mimika terkait penundaan tersebut mengingat hal ini telah melewati jadwal.

Frans mengatakan, keterlambatan pleno ini bisa saja menjadi temuan untuk dibawa ke pleno tingkat provinsi di Nabire, Papua Tengah. “Ya, keterlambatan Pleno ini sudah pasti Bawaslu akan mencatat untuk dilanjutkan ke Tingkat provinsi,” kata Frans Wetipo.

Frans melanjutkan, pihaknya telah mengkonfirmasi staf teknis KPUD Mimika. Frans bilang, dari staf membenarkan bahwa sedang ada penginputan beberapa data ke aplikasi Sirekap yang sampai saat ini belum terselesaikan. (mww)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Kendalikan Inflasi, Gubernur Instruksikan Enam Langkah

Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…

2 days ago

Wali Kota Terima Aspirasi 314 K2 Asli Port Numbay

Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…

2 days ago

Komnas HAM Tolak Draft RUU HAM

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…

2 days ago

Warga Tak Perlu Lagi Bolak-Balik ke Pengadilan Untuk Sidang Adminitrasi Kependudukan

Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…

2 days ago

Bentuk Staf Khusus Adat, Wali Kota Libatkan Para Ondoafi

Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…

2 days ago

OAP Harus Jadi Pusat Utama Pembangunan

Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…

2 days ago