JAYAPURA – 13 bulan berlalu, namun Pilot Susi Air, Capten Philip Mark Merten, belum juga dibebaskan pasca disandera kelompok kriminal bersenjata (KKB) pimpinan Egianus Kogeya di Paro, Kabupaten Nduga, Provinsi Papua Pegunungan, pada Februari 2023.
Pembela HAM di tanah Papua, Theo Hesegem, menyebut pembebasan Pilot Susi Air membutuhkan kesepakatan Pemerintah Indonesia dan TPNPB-OPM.
“Tim negosiasi pembebasan pilot dibutuhkan orang orang indenpenden dan terpercaya, yang ditunjuk oleh pihak pihak yang bermasalah dan pihak yang merasa dirugikan,” ucap Theo, dalam rilisnya kepada Cenderawasih Pos, Senin (11/3).
Menurut Theo, setelah Pilot disandera, Pemerintah Pusat hingga daerah telah melakukan berbagai upaya pembebasan Pilot Susi Air. Mulai dari pengiriman pasukan, loby sana sini hingga sampai pembentukan tim negosiasinya. Bahkan juga menunjuk perorang sebagai person. Hanya saja, hingga saat ini upaya itu tidak berhasil. Justru ada yang mengalami korban jiwa dari masyarakat sipil hingga TNI-Polri.
“Penunjukan tim negosiasi atau perorang yang ditunjuk pemerintah pada tahun 2023, dalam rangka upaya penyelamatan Pilot Susi Air hanya sepihak. Kemudian tim yang dimaksud didorong oleh anggota TNI-Polri, Intelijen dan pemerintah daerah,” ucapnya.
Hanya saja kata Theo, upaya itu tidak membuahkan hasil. Sekalipun Pj. Bupati Nduga sering keluar masuk di hutan hendak bertemu dengan Egianus Kogeya. Tetapi TPNPB kodap III sepertinya tidak mau diskusi dengan Pj Bupati.
“Saya menduga OPM enggan menemui Pj Bupati Nduga lantaran tim negosiasi yang dibentuk pemerintah Indonesia hanya dari satu sepihak, tanpa ada kesepakatan dengan pihak penyandera Pilot Susi Air,” ujarnya.
Menurut Theo, jika mengiginkan pilot bebas, maka kedua belah pihak wajib dibuatkan kesepakatan yang berujung pada pembebasan pria asal Selandia Baru itu. Sehingga kesepakatan yang dimaksud mengikat kedua belah pihak yang bermasalah agar tercapainya negosianya yang aman dan berjalan lancar.
“Sebab kesepakatan tertulis dari pihak yang bermasalah akan mengikat secara hukum. Untuk itu kesepatan tertulis dari perbagai pihak sangat penting dan harus dibuat, sehingga proses negosiasi berjalan lancar,” ucapnya.
Theo meminta Egianus dan TPNPB harus menunjukan tim negosiasi yang mereka percaya. Sehingga negosiasinya bisa dilakukan melalui lembaga atau orang-orang yang ditunjuk dan dipercayakan oleh TPNPB untuk negosiasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Selandia Baru.
“Tim yang dimaksud juga diketahui oleh Pemerintah Indonesia, Selandia Baru, dan juga secara publik. Sehingga tim ini tidak dapat dihalagi oleh pihak yang bermasalah,” tegasnya.
Yang perlu diingat kata Thoe, langkah dan tahapan proses negosiasi pembebasan pilot seharusnya dimulai dari dalam negeri, bukan luar negeri. Sehingga proses yang diawali dalam negeri itulah yang nanti akan diikuti oleh masyarakat Internasional.
“Akan mengalami kesulitan jika kasus tersebut diminta diintervensi oleh PBB dan Masyarakat Internasional,” kata Theo.
Sebagai pembela HAM, Theo mengaku prihatin setelah melihat kondisi pilot yang fotonya sempat beredar beberapa waktu yang lalu. Dimana kondisi pilot sangat diperihatinkan dan kemungkinan ia sakit.
“Saya sarankan kepada adik Egianus Kogeya dan organisasi TPNPB, agar dapat mempertimbangkan dari sisi kemanusiannya. Sehingga ada langka-langka pembebasan pilot susi air dapat dilakukan secara kemanusiaan, berwibawa dan bermartabat. Tanpa mengorbankan masyarakat sipil atau pilot sendiri,” ujarnya.
Sebab menurut Theo, penghormatan terhadap hargat dan martabat manusia harus dijaga dan dihormati oleh setiap orang.
“Sebagai Pembela HAM, saya juga berharap TNI-Polri dan TPNPB-OPM bisa mengendalikan diri. Tidak melakukan kekerasan mengulang seperti tahun 2023, sehingga rasa kenyamanan hak hidup dan rasa bebas tanpa rasa takut perlu dijaga. Agar masyarakat tidak selalu diselimuti dengan rasa takut dan trauma,” pungkasnya. (fia/wen)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos