

SIAGA-Aparat kepolisian dan Brimob Polda Papua saat melakukan pengamanan aksi demo pekan lalu di Jayapura. Terkait putusan Mahkamah Konstitusi hari ini (Rabu,10/9), sebanyak 6.338 personel disiagakan.
Putusan Sengketa Hasil PSU Dibacakan
JAYAPURA – Sidang Putusan sengketa Pemungutan Suara Ulang (PSU) pemilihan kepala daerah (Pilkada) Papua diketahui akan digelar hari ini (Rabu,10/9) oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Menghadapi itu berbagai persiapan telah dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) salah satu diantaranya adalah antisipasi sidang pemeriksaan lanjutan. Hal itu disampaikan, Kadiv Hukum KPU Papua, Yohannes Fajar Irianto Kambon via telepon, Selasa (9/9).
Dijelaskan Fajar putusan tersebut dilakukan berdasarkan peraturan MK Nomor 9 tahun 2025 tentang tahapan, kegiatan, dan jadwal penanganan perkara perselisihan hasil pemilihan umum gubernur, bupati, dan walikota.
“Pengucapan putusan ataupun ketetapan oleh mahkamah konstitusi berdasarkan peraturan mahkamah konstitusi Nomor 9 tahun 2025. Memang terjadwal pada, Rabu 10 September besok sekira pukul 13.30 WIB,” kata Fajar, Selasa (9/9).
Sidang keputusan dan penetapan tersebut dilakukan MK setelah dilakukannya sidang pendahuluan pada Selasa dan Kamis (2-4 September) lalu. Jika putusan majelis hakim nantinya akan terjadi dismisal sebagai mana diatur dalam pasal 57 PKPU 18 tahun 2024 maka KPU membutuhkan waktu setidaknya tiga hari untuk menetapkan pasangan calon gubernur Papua terpilih.
“Artinya pada, Sabtu 13 September 2025 mendatang KPU akan mengelar rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon terpilih pemilihan gubernur dan wakil gubernur Papua periode 2025-2030,” tambah Fajar.
“Selambat-lambatnya pada tanggal, 13 melaksanakan atau mengelar rapat pleno terbuka tentang penetapan pasangan calon terpilih. Itu apabila putusan yang dibacakan dismisal,” jelasnya.
Page: 1 2
Aktivitas kantor di Sekretariat DPR Papua, Jumat (25/9) mendadak tegang. Ini lantaran sejumlah penyidik kejaksaan…
Kedatangan para tokoh adat dipimpin Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Waropen di Tanah Tabi, Karlos…
Alih-alih masuk ke blok hunian utama, tim Ombudsman justru menemukan deretan bangunan yang menarik perhatian.…
Presiden Prabowo Subianto memutuskan membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) untuk memperkuat pencegahan…
Juru Bicara BGN Tysa Novenny mengatakan keterlibatan sekolah menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengawasan…
Banyak sekali kebun yang dibuat oleh warga. Lokasi yang harusnya ditumbuhi pepohonan besar tiba-tiba berubah…