

Aparat keamanan saat melakukan pengamanan pelaksanaan rapat pleno rekapitupasi suara di Kabupaten Merauke. Rapat pleno tersebut dihentikan sementara karena berlangsung rusuh. (foto:Istimewah)
MERAUKE– Dilaporkan berlangsung kisruh, pleno tingkat Kabupaten oleh KPU Kabupaten Mappi dihentikan sementara pada Senin (04/03/2024) siang kemarin.
Ketua KPU Provinsi Papua Selatan Theresia Mahuze, membenarkan adanya kekisruhan yang terjadi di Mappi saat pleno tersebut sehingga untuk sementara pleno dihentikan.
‘’Saya coba hubungi teman-teman komisioner KPU yang ada di Mappi tapi sampai sekarang belum ada yang respon,’’kata Theresia Mahuze.
Karena itu, Theresia Mahuze mengaku belum mendapatkan informasi secara pasti protes yang dilakukan oleh para caleg tersebut apakah untuk suara DPR Kabupaten provinsi atau yang amna.
‘’Kami masih menunggu informasi dari sana. Sebenarnya, saya juga baru tiba dari Mappi kemarin setelah di sana beberapa hari dan masih berlangsung dengan aman dan lancar. Tapi hari in, kita mendapatkan laporan kalau pleno dihentikan karena terjadi kekisruhan,’’ jelasnya.
Theresia mengaku bahwa di Mappi tersebut memang petugas keamanan sangat terbatas. ‘’Kemarin dari Polres Mappi minta bantuan dari Brimob, Kompi Bade untuk pengamanan di Dinas Mappi tempat pelaksanaan pleno. Dengan adanya kericuhan seperti ini apakah nanti ditambahkan personel atau bagaimana kita belum tahu. Tapi, kita harapkan pleno bisa dilanjutkan karena masalah keamanan ini tanggungjawab TNI dan Polri,’’ kata Theresia.
Di tempat yang sama, Devisi Tehnis KPU Provinsi Papua Selatan Helda Ambay mengatakan bahwa rekapitulasi tingkat kabupaten di Mappi yang dimulai sejak 29 Februari lalu itu tinggal menyisahkan 3 PPD atau distrik, yakni Distrik Obaa, Passue dan Miyamur. ‘’Tapi kita juga belum dapat data pasti,’’ terangnya. (ulo)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Enam langkah itu meliputi pelaksanaan operasi pasar murah secara berkala untuk menjaga keterjangkauan harga, inspeksi…
Pertemuan berlangsung penuh harapan dan suasana emosional, karena para tenaga K2 asli Port Numbay merasa…
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyatakan penolakan tegas terhadap draft Rancangan Undang-Undang Hak…
Terobosan baru yang dihadirkan Pemerintah Kota Jayapura melalui Disdukcapil bekerja sama dengan Pengadilan Negeri (PN)…
Menurut Abisai Rollo, keberadaan para Ondoafi memiliki posisi yang sangat penting karena mereka merupakan pemilik…
Menurutnya, keberhasilan pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari besarnya proyek nasional maupun investasi yang masuk,…