

Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin
JAKARTA-Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mengecam keras aksi penembakan yang dilakukan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) terhadap rombongan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) di Papua saat tengah melakukan misi kemanusiaan. Ia meminta, aparat dan Pemerintah bertindak tegas yang mengancam wibawa negara.
“Ini jelas tindakan brutal yang mengancam kerja lembaga negara. Pemerintah harus bertindak tegas,” kata TB Hasanuddin kepada wartawan, Selasa (29/4).
Pasalnya, Kepala Komnas HAM Perwakilan Papua, Frits Ramandey ditembaki KKB di Teluk Bintuni, Papua Barat, saat tengah memantau operasi pencarian mantan Kasat Reskrim Polres Teluk Bintuni, Iptu Tomi S Marbun, yang hilang saat bertugas.
Pelaku melepaskan tembakan sebanyak 4 kali saat Frits sedang berada di sungai didampingi 4 personel kepolisian. Beruntung, tidak ada korban dalam insiden tersebut.
Iptu Tomi diduga hanyut di sekitar lokasi tersebut saat mengejar anggota KKB pada 18 Desember 2024. Iptu Tomi saat itu memimpin operasi penangkapan anggota KKB bernama Marthen Aikingking.
TB Hasanuddin menegaskan, tindakan KKB ini sudah melewati batas, bahkan membahayakan upaya penegakan hukum serta perlindungan hak asasi manusia (HAM) di Papua. Terlebih, Komnas HAM sedang menjalankan tugas negara yang dilindungi undang-undang.
Karena itu, ia meminta TNI/Polri meningkatkan pengamanan dan melakukan langkah hukum tegas terhadap pelaku. Ia tak menginginkan, peristiwa itu terus berulang di Papua.
“Serangan KKB tersebut bukan hanya serangan terhadap individu, namun juga terhadap wibawa negara,” tegasnya.
Lebih lanjut, politikus PDI Perjuangan itu juga mengingatkan pentingnya pendekatan yang komprehensif di Papua. Ia menilai, gabungan pendekatan dari sisi keamanan, sosial, dan dialog harus semakin dioptimalkan.
“Tapi kekerasan bersenjata seperti yang dilakukan KKB harus dilawan secara tegas berdasarkan hukum,” pungkasnya.(*/jawapos)
Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…
Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…