Presiden Jokowi-Paloh Akhirnya Bertemu
JAKARTA – Surya Paloh akhirnya buka suara tentang pertemuannya dengan Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (17/7). Pertemuan itu digelar setelah Nasdem kehilangan satu slot menteri. Posisi menteri komunikasi dan informatika yang ditinggalkan Johnny G. Plate karena tersangkut kasus korupsi kini ditempati Budi Arie.
’’Ya, suasana pertemuan baik sekali. Suasana silaturahmi. Tidak ada hal-hal yang terlalu formal kita bicarakan,’’ ujar Paloh di kantor DPP Nasdem, Jakarta, kemarin (18/7).
Dia menyebut hubungannya dengan Jokowi bukan sebatas ketua umum partai dan presiden. Namun, ada hubungan personal yang cukup dekat. Menurut Paloh, keharmonisan hubungan elite sangat penting di tahun politik.
Soal dipangkasnya jatah menteri untuk Nasdem, Paloh mengaku bisa menerima. Sejak awal, pihaknya menyerahkan urusan kabinet sebagai hak prerogatif presiden. ’’Kami konsisten untuk menghormati, karena sesungguhnya itu memang benar,’’ ucapnya.
Dia memastikan persoalan itu tidak akan mengubah posisi Nasdem untuk mendukung pemerintahan Jokowi hingga selesai. Meski pilihan politik di Pemilu 2024 berbeda, Paloh menilai sangat wajar. ’’Pilihan boleh beda. Toh, Presiden Jokowi nggak bisa terpilih lagi untuk kali ketiga,’’ katanya.
Dalam kesempatan pertemuan dengan Jokowi itu, Paloh mengaku ada sedikit pembicaraan tentang pilpres. Yakni, menanyakan siapa sosok yang akan menjadi calon wakil presiden mendampingi Anies Baswedan. ’’Saya bilang, saya belum memahami, barangkali Pak Anies yang paling tahu,’’ ungkapnya.
Sementara itu, kemarin Tim 8 Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) sebetulnya telah mengagendakan pertemuan. Namun, rencana itu batal. Sedianya, rapat tersebut bakal membahas kerja lanjutan koalisi Nasdem, Demokrat, dan PKS.
Menurut Willy Aditya, anggota Tim 8 KPP dari Partai Nasdem, pertemuan batal karena masing-masing ada agenda mendadak. Dia memastikan kerja-kerja pemenangan akan terus disiapkan. Soal perkembangan koalisi, Willy menyebut pihaknya terus berupaya memperkuat. Salah satunya ’’menggoda’’ Partai Golkar yang hingga kini belum bersikap.
Sementara itu kejutan datang dari politisi PDIP Budiman Sudjatmiko, Selasa (18/7) malam aktivis 1998 itu bertandang ke rumah Prabowo Subianto. “Ulah” Budiman ini langsung mendapat teguran keras dari Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kehormatan Komarudin Watubun.
Menurutnya Budiman Sudjatmiko akan dipanggil, dan melakukan klarifikasi terkait kunjungannya ke kediaman bakal calon presiden sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.
“Pasti kami panggil. Semua diperlakukan sama,” ujar Komarudin di Jakarta, Rabu, (19/7).
Komarudin merujuk pada pemanggilan klarifikasi terhadap politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon yang dilakukan oleh partai pada Senin (10/7).
Saat itu, PDI Perjuangan meminta klarifikasi terhadap Effendi terkait pernyataannya yang seolah-olah memberikan dukungan kepada Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres dalam acara Rakernas Punguan Simbolon dohot Boruna Indonesia (PSBI), beberapa waktu lalu.
“Sama juga dengan Budiman. Tidak akan dibedakan walau Budiman menyatakan, “Wah, ini saya tidak mewakili partai, (tetapi) mewakili pribadi”,” kata Komarudin.
Ia menegaskan bahwa bagi politikus PDI Perjuangan, pribadi mereka merupakan pribadi yang memiliki kartu tanda anggota (KTA) PDI Perjuangan.
“Dan semua yang ber-KTA PDI Perjuangan itu terikat oleh aturan partai, bukan bebas sebebas seperti masyarakat biasa yang bukan berorganisasi,” tuturnya melanjutkan.
Sebelumnya, Politisi PDI Perjuangan Budiman Sudjatmiko menyebut pertemuannya dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto pada Selasa malam tidak mewakili partai, melainkan atas keinginan pribadinya.
“Saya ingin mengatakan bahwa ini tidak mewakili partai, ini pribadi,” kata Budiman kepada wartawan setelah mengadakan pertemuan tertutup di kediaman Prabowo, Jalan Kertanegara Nomor 4, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Selasa (18/7).
Budiman mengatakan dirinya akan membicarakan hasil pertemuan tersebut dengan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
“Soal nanti tentu saja, saya akan bicara dengan Mbak Puan, Pak Hasto, karena kalau boleh saya sampaikan, izin kepada Pak Prabowo yang saya sampaikan kepada beliau tadi itu sebenarnya persatuan kaum nasionalis,” ucap Budiman. (far/c18/hud/jawapos.com)