

Nadiem Anwar Makarim (FOTO:WENY/CEPOS)
JAKARTA – Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) terus berupaya mengejar target pengangkatan 1 juta guru dengan status pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Tahun ini, jumlah kebutuhan formasi yang dibuka mencapai 419.146 kuota.
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim menyebut, pelaksanaan seleksi Guru ASN PPPK ini merupakan wujud komitmen Kemendikbudristek dalam menjalankan arahan Presiden Joko Widodo. Di mana pada tahun 2024, Presiden telah menetapkan kebutuhan ASN secara nasional sebesar 2,3 juta.
”Adapun kuota yang perlu dipenuhi tahun ini adalah sebanyak 419.146 guru ASN PPPK. Sehingga target 1 juta guru Insya Allah dapat terpenuhi,” ujarnya dalam sambutannya di acara Rapat Koordinasi Persiapan Pengadaan ASN Tahun Anggaran 2024 yang diselenggarakan KemenPANRB di Jakarta, Kamis (14/3).
Nadiem menekankan, pihaknya senantiasa mendorong pemenuhan kebutuhan guru ASN PPPK di sekolah negeri. Salah satunya melalui seleksi guru ASN PPPK. Karenanya, kebijakan ini akan terus digulirkan di tahun ini. Sebagai informasi, sampai dengan 2023, Kemendikbudristek telah meluluskan 774.999 guru ASN PPPK.
”Dalam upaya untuk mewujudkan cita-cita gerakan Merdeka Belajar, yakni meningkatkan kualitas pendidikan Indonesia, kami akan meneruskan kebijakan perekrutan guru ASN PPPK,” ungkapnya.
Selain kebutuhan guru, Nadiem juga menyampaikan kebutuhan usulan formasi PPPK untuk Tenaga Administrasi Sekolah dan Pengawas Sekolah. Pada tahun ini, terdapat 18.729 formasi Pengawas Sekolah Jenjang Ahli Muda yang dapat dipenuhi melalui ASN PPPK.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura, dr. Anton Mote, mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Jayapura terus memperkuat…
Banyak anak muda akhirnya hanya membawa map lamaran dari satu kantor ke kantor lain tanpa…
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolsek Kawasan Bandara Sentani IPTU Wajedi, didampingi Kanit Binmas AIPTU…
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) menggelar tatap muka bersama para wajib pajak…
Setelah melewati satu musim penuh kompetisi, Arthur akhirnya merasakan langsung bagaimana atmosfer sepak bola di…
Kepala Komnas HAM Papua, Frits Ramandey menilai peristiwa tersebut sebagai dugaan pelanggaran hak asasi manusia…