Menurut Fauziyah, “jika keuangan perusahaan yang stabil, maka sistem pengupahan yang berkeadilan melalui penerapan struktur dan skala upah di perusahaan, menjadi pilihan dan wajib untuk dijadikan sebagai sistem pengupahan yang berlaku di perusahaan,”.
“Penerapan struktur dan skala upah juga akan menjamin upah pekerja agar sesuai dengan nilai/bobot pekerjaannya. Jadi, sistem pengupahan yang adil akan memotivasi peningkatan produktivitas pekerja,” tambahnya.
Selain itu, dalam sistem pengupahan yang adil, juga turut mempertahankan daya saing usaha, dan faktor lainnya yang akan mensejahterakan pekerja atau buruh serta perusahaan.
“Untuk itu, sekarang adalah waktunya kita memanfaatkan peluang ini dan berkonsentrasi pada penerapan struktur dan skala upah di Perusahaan,” Ungkap wanita tersebut.
Menaker kini meminta para gubernur, kepala dinas yang membidangi ketenagakerjaan serta Dewan Pengupahan Daerah untuk bisa segera menjalankan tugas ini sesuai dengan peraturan pemerintah.(*)
Sumber: jawapos
Page: 1 2
Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua menargetkan pengelolaan venue olahraga milik Pemerintah Provinsi Papua,…
Menurutnya, keberadaan Sekolah Rakyat merupakan kesempatan yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk mempersiapkan masa depan generasi…
Bupati Jayawijaya Atenius Murib menyatakan, kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kondisi ternak babi dan kadang…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, mengatakan sebagian besar pembangunan fasilitas di area festival telah rampung. Pemerintah…
Persiapan pelaksanaan Festival Danau Sentani (FDS) ke-15 Tahun 2026 mulai dimatangkan. Pemerintah Kabupaten Jayapura menggelar…
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan, Ferdinandus Kainakaimu, mengatakan keberhasilan program tidak hanya diukur dari capaian…