Categories: NASIONAL

Jokowi: Jangan Ada yang Mencoba-coba untuk Mengintervensi Pemilu

JAKARTA-Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta penyelenggara pemilu, dalam hal ini DKPP untuk mampu mengawasi para penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu, agar pesta demokrasi berjalan dengan demokratis. Ia menyebut, banyak pihak yang menganggap bahwa pemilu di Indonesia mudah diintervensi.
“Tadi bisik-bisik di ruang tunggu, saya sampaikan ke Pak Ketua DKPP, karena kan tugasnya memang mengawasi dan mengontrol KPU dan Bawaslu, kalau di daerah dibantu oleh tim pemeriksa daerah. Ya memang harus berani mengontrol tegas mengawasi, kalau ada yang tidak benar ya berani meluruskan,” kata Jokowi dalam sambutannya pada acara Rakornas Penyelenggara Pemilu, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jalan Sudirman, Jakarta, Rabu (8/11).
Ia pun mempertanyakan, pihak-pihak yang menyebutkan bahwa pemilu mudah diintervensi. Sebab, di setiap tempat pemungutan suata (TPS) terdapat saksi dari partai politik dan aparat keamanan yang selalu berjaga agar proses pemungutan suara berjalan lancar.
“Banyak yang menyampaikan bahwa pemilu kita ini gampang diintervensi. Diintervensi dari mana? di setiap TPS itu ada saksi partai-partai, semua TPS ada saksi dari partai-partai, belum juga aparat yang juga ada di dekat TPS artinya apa pemilu ini pemilu yang sangat terbuka bisa diawasi oleh siapa saja, oleh masyarakat dan oleh media dan lain-lain,” ucap Jokowi.
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan untuk tidak mencoba-coba mengintervensi prosea pemilu.
“Jadi jangan ada yang mencoba-coba untuk mengintervensi, karena jelas sangat sangat sulit, karena di TPS tadi saya sampaikan ada saksi-saksi-saksi-saksi dari partai-partai politik,” ujar Jokowi.
Kepala negara pun meminta, untuk mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail dan harus diawasi. Hal ini penting, agar pemilu berjalan demokratis dan damai.
“Mempersiapkan segala sesuatunya dengan detail harus dicek harus diawasi harus turun ke lapangan untuk melihat, kalau bisa gunakan teknologi terkini, karena tadi anggarannya sudah naik 200 persen untuk DKPP. Lakukan inovasi dengan masukan-masukan dari rakyat, sehingga kita bisa menjaga suhu politik tetap kondusif tetap aman dan damai,” pungkas Jokowi. (*)
Sumber: Jawapos
Juna Cepos

Share
Published by
Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago