

RSUD Jayapura_Sejumlah masyarakat yang antre mendaftar untu mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Jayapura. Meski berstatus sebagai rumah sakit rujukan di Papua, namun anggaran operasional rumah sakit ini kini terbatas dan harus minta bantuan ke pemerintah pusat. (foto:Foto/Dok.Cepos)
Untuk Atasi Masalah Obat dan Perbaikan Gedung
JAYAPURA – Untuk mengatasi persoalan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Jayapura, pihak rumah sakit bakal menemui kementerian terkait di Jakarta.
Persoalan rumah sakit milik pemerintah itu menyangkut dengan ketersediaan obat-obatan, perbaikan gedung RSUD Jayapura, dukungan alat kesehatan, dan lainnya.
Plt Direktur RSUD Jayapura, dr. Aaron Rumainum menyebut, pihaknya sudah bersurat ke Kementrian terkait untuk perbaikan gedung dan bantuan lainnya untuk menunjang rumah sakit tersebut.
“Kami sudah menyurati Menteri kesehatan untuk memperbaiki RSUD Jayapura, baik dari dukungan alat, bahan medis, tata kelola dan lainnya. Menteri Kesehatan pun sudah menjanjikan hal itu,” ungkap dr Aaron, saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos, Rabu (29/10).
Selain itu, pihaknya juga sudah menyurati Kementerian PU untuk perbaikan gedung. Selanjutnya, tinggal menunggu waktu ke Jakarta untuk membicarakan dengan Direktur Sarana Prasarana Strategis.
“Kami harap, pemerintah provinsi sebagai pemilik rumah sakit memberikan dukungan anggaran. Namun jika anggaran itu terbatas, mohon dukungan dari gubernur dan DPRP untuk kita sama-sama ke Kementerian Pusat, karena uangnya sekarang ada di pusat,” katanya.
dr Aaron yang juga sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Papua ini mengaku bahwa, sebagian alat kesehatan di RSUD Jayapura rusak dan tidak bisa diperbaiki karena keterbatasan anggaran, termasuk juga gedung.
Page: 1 2
Menurut Albert, peristiwa tersebut merupakan bentuk kelalaian yang mengakibatkan kerugian bagi daerah. "Aset ini dibeli…
Menurut Aflian, keberhasilan pemberantasan narkotika tidak dapat dilakukan oleh aparat kepolisian semata. Dukungan dan partisipasi…
Berdasarkan hasil penyelidikan awal otoritas kepolisian, pelaku melancarkan aksinya dengan skema yang terstruktur. Mereka menjanjikan…
Sebanyak 141 warga negara Indonesia (WNI) tercatat sedang menjalani proses hukum dan hukuman di Papua…
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Papua Selatan dr. Benedicta C. H. Rahangiar menjelaskan, koordinasi penanganan KLB…
Dalam konferensi pers di Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Indonesia (Bakom) pada Rabu (24/6), JAM Pidsus…