

Sejumlah Nelayan yang pulang melaut dengan hendak bongkar muatan di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Hamadi. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua berharap ada pembangunan pelabuhan perikanan besar di wilayah utara Papua. (foto:Foto/BPBD for Cepos)
JAYAPURA – Akademisi Universitas Cenderawasih (Uncen) Jayapura, Papua, Popi Ayer menilai pemerintah daerah harus melindungi nelayan kecil setempat dari kapal besar untuk menjamin keberlangsungan mata pencaharian dan keadilan ekologis.
Popi Ayer yang merupakan Ketua Program Studi Ilmu Kelautan dan Perikanan, Jurusan Ilmu Kelautan dan Perikanan, FMIPA, Uncen, mengatakan peran pemerintah bukan hanya sebagai donatur tetapi juga sebagai enabler (penggerak) dalam menyediakan lingkungan kebijakan yang memungkinkan nelayan kecil berkembang.
“Untuk itu pemerintah wajib melindungi nelayan terhadap praktik penangkapan destruktif, ketimpangan rantai pasar, penegakan zonasi dan wilayah tangkap serta pemberian subsidi bagi nelayan yang tepat sasaran,” katanya di Jayapura, Sabtu.
Menurut Popi, pendampingan berbasis karakter sosial budaya juga harus diperhitungkan dan dalam konteks Papua. Pihaknya menilai pentingnya pengakuan hak ulayat laut dan keterlibatan struktur adat.
“Selanjutnya pendekatan komunal, bukan individualistik, pendampingan karena mengabaikan adat sering memicu konflik dan resistensi sosial,” ujarnya.
Page: 1 2
Ia menjelaskan, venue peninggalan PON yang berada di bawah pengelolaan Pemprov Papua tersebar di…
Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol. Cahyo Sukarnito, menegaskan bahwa pengamanan kegiatan penyampaian pendapat…
Tiga siswa Sekolah Negeri Khusus (SNK) Pariwisata Papua, Juan Omar, Dhafin Khairan Abuhari dan Jeskhiel…
Dari total penerima tersebut, sebanyak 1.970 orang memperoleh Remisi Umum I (pengurangan masa pidana…
Ketua DPD PDI Perjuangan Papua, Benhur Tomi Mano (BTM), mengatakan kemerdekaan Indonesia tidak boleh…
Di satu sisi, Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen secara tegas membantah…