“Daerah yang bukan dalam kawasan perkotaan kecenderungan masyarakat di sana memilih berdasarkan politik kekerabatan, sedangkan di kota lebih kepada rasional dalam arti memilih karena tertarik dengan isu isu atau program program yang disampaikam para calon kepala daerah pada masa masa kampanye,” terangnya.
Yakobus juga menyinggung bakal calon kepala daerah yang berasal dari kepolisian, pejabat, sipil dan ASN. Ini dipastikan berdampak yang salah satunya menyangkut kemungkinan terjadinya malpraktik dalam arti politisasi birokrasi.
“Ini yang harus kita antisipasi, Pj Gubernur, bupati hingga wali kota bisa memastikan seluruh proses tahapan ini tidak terjadi politisasi birokrasi di dalamnya. Sebab netralitas ASN dan Polisi kali ini dipertanyakan,” ucapnya.
Yakobus berharap Pilkada kali ini jauh dari politisasi uang money politic, belajar dari penyelenggaraan Pemilu yang banyak laporan terkait politik uang yang menyebabkan beberapa penyelenggara di tanah Papua diberhentikan.
“Kita berharap Papua Induk menjadi barometer berjalannya Pemilu yang demokratis. Saya juga berharap KPU dan Bawaslu bersikap profesional,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Rapat paripurna tersebut menjadi salah satu tahapan penting dalam pembahasan perubahan APBD sekaligus momentum…
Bukan sekadar tentang usia sebuah kampung, tetapi tentang sebuah benih iman yang pertama kali…
Data tersebut disampaikan Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)…
Salah satu perhatian utama Rustan adalah penyaluran bansos yang dinilai masih belum sepenuhnya tepat…
-Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) di tingkat kampung di Papua belum merata. Dari 1.029…
Penggunaan kembali prasarana penyeberangan ini disambut dengan rasa lega yang mendalam oleh masyarakat Abepura,…