“Daerah yang bukan dalam kawasan perkotaan kecenderungan masyarakat di sana memilih berdasarkan politik kekerabatan, sedangkan di kota lebih kepada rasional dalam arti memilih karena tertarik dengan isu isu atau program program yang disampaikam para calon kepala daerah pada masa masa kampanye,” terangnya.
Yakobus juga menyinggung bakal calon kepala daerah yang berasal dari kepolisian, pejabat, sipil dan ASN. Ini dipastikan berdampak yang salah satunya menyangkut kemungkinan terjadinya malpraktik dalam arti politisasi birokrasi.
“Ini yang harus kita antisipasi, Pj Gubernur, bupati hingga wali kota bisa memastikan seluruh proses tahapan ini tidak terjadi politisasi birokrasi di dalamnya. Sebab netralitas ASN dan Polisi kali ini dipertanyakan,” ucapnya.
Yakobus berharap Pilkada kali ini jauh dari politisasi uang money politic, belajar dari penyelenggaraan Pemilu yang banyak laporan terkait politik uang yang menyebabkan beberapa penyelenggara di tanah Papua diberhentikan.
“Kita berharap Papua Induk menjadi barometer berjalannya Pemilu yang demokratis. Saya juga berharap KPU dan Bawaslu bersikap profesional,” pungkasnya. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bupati menegaskan bahwa keterbatasan anggaran tidak boleh menjadi alasan untuk mengurangi program yang menyentuh kebutuhan…
Dalam tiga hari terakhir, Bupati Yunus Wonda turun langsung meninjau lokasi-lokasi yang terdampak banjir. Dari…
“Forum ini menjadi strategis karena pemerintah daerah menyadari tanggung jawabnya untuk memberikan ruang bagi masyarakat…
Pemerintah Kabupaten Sarmi di bawah pimpinan Bupati Sarmi Dominggus Catue dan Hj.Jumriati bertekad untuk memperbaiki…
“Kita sudah sampaikan ke semua BPBD kabupaten/kota untuk tetap waspada, sekaligus meminta mereka untuk menyampaikan…
Jumlah awak pesawat juga belum dipastikan sepenuhnya karena masih diperiksa lebih lanjut. Namun, petugas melihat…