

Darwis Massie (Gamel Cepos)
JAYAPURA – Ketua Kerukunan Masyarakat Bone (KKMB) Provinsi Papua, Darwis Massie ikut mengecam tindakan teror yang terjadi di depan Gereja Katedral, Makassar. Ia menganggap pelaku tengah menyebar teror menggunakan simbol agama untuk memecah belah bangsa. Publik harus paham dan cerdas soal strategi ini agar tidak terbawa tujuan dari teror itu sendiri. Ia menganggap dibalik simbol agama ini ada upaya untuk memecah belah bangsa Indonesia yang pluralisme. “Kejadian bom bunuh diri di Makassar tidak dibenarkan dalam sudut pandang apapun. Dari kemanusiaan, agama juga tidak mengajarkan dan membenarkan hal tersebut. Indonesia dalam kondisi aman, tenteram dengan kejadian ini pelan – pelan merusak tatanan hidup sosial yang sudah berjalan selama ini,” beber Darwis di kediamannya, Senin (29/3).
Apalagi di Papua dengan pluralismenya sudah berjalan baik menurutnya penting untuk tetap dijaga. Jangan akhirnya ini merusak pikiran – pikiran orang dan menumbuhkan pikiran negatif. “Saya mengajak masyarakat dan paguyuban untuk berfikir jernih dan menyerahkan semuanya kepada pihak kepolisian sebab tidak tepat jika mengaitkan ini dengan Islam. Islam adalah agama yang Rahmatan Lilalamin atau menebar kebaikan kepada sesama. Itu bukan Islam sebab Islam tidak mengajarkan seperti itu,” tegasnya. Sekali lagi ia menganggap perbuatan teror tidak diajarkan dalam agama apapun sehingga keliru jika mengaitkan mengatasnamakan agama.
“Kami juga terganggu sehingga dan mengutuk aksi ini. Bisa saya sebut ini sebagai kejahatan kemanusiaan dan sesungguhnya mereka tidak memahami ajaran Islam dan sekali lagi jangan terprovokasi. Kita bisa membaca jangan sampai ada skenario memecah belah bangsa yang pelaku masuk lewat agama sebab itu cara termudah untuk mencapai tujuannya,” imbuhnya. (ade/wen)
Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…
Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…
Dan kali ini bukan menjadi hal mengejutkan jika PDIP menolak program pemerintah pusat yakni Makan…
Kewenangan pengelolaan sekolah SMA/K di Papua seolah seperti permainan ping pong, antara pemerintah kabupaten/kota dengan…
Pernyataan ini menekankan bahwa pernikahan bukan sekadar ikatan formal atau pemenuhan tradisi, melainkan komitmen jangka…
Dalam arahannya, Haris Yocku meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat melakukan penataan kawasan…