

Serah terima dokumen penilaian wajar tanpa pengecualian dari BPK perwakilan Papua kepada PJ Walikota Jayapura. (foto:Humas Pemkot Jayapura)
JAYAPURA-Pemerintah Kota Jayapura kembali meraih penilaian baik dari BPK RI Perwakilan Papua, terkait dengan pengelolaan dan penataan keuangan dan aset daerah untuk tahun 2023. Di mana tahun ini untuk kesebelas kalinya Pemkot Jayapura meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP).
“Atas nama Pemerintah Kota Jayapura, dan masyarakat Kota Jayapura menyampaikan terima kasih kepada BPK RI perwakilan Papua dan seluruh jajarannya, atas audit kinerja pengelolaan keuangan daerah, Pemerintah Kota Jayapura tahun anggaran 2023, yang sudah diaudit selama April dan Mei 2024 ini. Dari hasil penilaian kita diberikan nilai dan diberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian,” kata Frans Pekey, Jumat (24/5),sore.
Dengan hasil ini, Pemkot Jayapura bersama DPRD Kota Jayapura dan seluruh jajaran bisa mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atas tata kelola keuangan, daerah untuk ke-11 kalinya.
Ini semua bisa terwujud berkat kerjasama dan dukungan dari berbagai pihak. Baik di jajaran Pemkot Jayapura, pengguna anggaran, pengguna barang, juga tentu atas arahan dan bimbingan yang diberikan setiap tahun oleh tim audit dan oleh seluruh pimpinan dan seluruh jajaran di BPK RI perwakilan Papua.
“Pemerintah Kota Jayapura akan terus berkomitmen, untuk terus memperbaiki rekomendasi-rekomendasi yang akan ditindaklanjuti dan akan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang ada,” ujarnya.
Page: 1 2
Pelaksanaan tes akademik tersebut berlangsung di beberapa lokasi, di antaranya IPDN Papua, Ian Fattahul Muluk…
Berbeda dengan sekolah-sekolah di jantung kota yang memiliki ribuan murid, SMKN 8 Jayapura memiliki jumlah…
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menegaskan, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh…
Pemerintah Kampung Holtekam akan memfokuskan program pembangunan tahun 2027 pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan…
Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan melakukan audiens dengan Manajemen, Nakes dan honorer atau pegawai…
Keterbatasan fasilitas ini memicu reaksi dari Kapolda Papua Tengah, Brigjen Pol Jermias Rontini. Saat ditemui…