Categories: METROPOLIS

Wali Kota: Tuntaskan Status Kewarganegaraan Warga Mosso!

JAYAPURA – Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menegaskan bahwa penuntasan status kewarganegaraan masyarakat Kampung Mosso menjadi hal paling mendesak dalam rencana pembangunan dan pengembangan wilayah perbatasan tersebut.

Hal ini disampaikan Abisai Rollo saat melakukan kunjungan kerja, turun kampung (Turkam) ke Kampung Mosso, Rabu (24/9).

Menurutnya, langkah ini penting agar proses pembangunan dapat berjalan optimal. Dengan status kewarganegaraan yang jelas, pemerintah memiliki dasar hukum yang kuat untuk memberikan perhatian penuh, baik dalam bentuk peningkatan sumber daya manusia (SDM) maupun pembangunan infrastruktur.

“Hal utama yang perlu dituntaskan adalah status kewarganegaraan masyarakat. Pemerintah kampung, dinas terkait, pihak perbatasan, dan semua yang berkepentingan harus bergerak cepat memastikan masyarakat Mosso bersatu dalam kewarganegaraan Republik Indonesia,” tegas Abisai.

Ia mengungkapkan, hingga kini masih ditemukan praktik di mana bantuan yang diberikan pemerintah justru dibawa ke wilayah seberang, yakni Papua Nugini (PNG). “Saya dapat laporan, masyarakat di sini kalau sudah terima bantuan, mereka bawa ke sebelah (PNG). Hal ini tentu tidak bisa,” ujarnya.

Abisai menambahkan, pembangunan Mosso harus diarahkan untuk kemajuan masyarakat yang benar-benar mengikatkan diri sebagai warga negara Indonesia. “Kita mau bangun Kampung Mosso ini. Untuk itu, saya berharap masyarakat bisa pastikan diri mereka sebagai warga negara Indonesia,” katanya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Pola Pengamanan di Papua Bakal Dievaluasi

Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…

40 minutes ago

Bupati Silih Berganti Kondisi Jalan dan Selokan Tak Pernah Berubah

Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…

2 hours ago

Serap Keluhan dan Aspirasi Hakim, Mulai Masalah Pengawasan hingga Kesejahteraan

Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…

2 hours ago

Sanksi Menanti yang Live Saat Jam Kerja

​Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…

3 hours ago

KNPB Sebut Tak Ada Integrasi Melainkan Pencaplokan Secara Ilegal

Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…

4 hours ago

Program Pembangunan Papua Harus Terintegrasi

“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…

5 hours ago