Categories: METROPOLIS

Tantangan Pelayanan Perizinan Pasca Terbentuknya DOB 

JAYAPURA-Tantangan dihadapi setiap petugas dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat, terlebih dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Dimana dengan adanya DOB ini, memberikan  konsekuensi terhadap perubahan tata ruang wilayah, sebab salah satu bagian awal dan mendasar dalam proses perizinan.

  Hal tersebut disampaikan Plh Gubernur Papua M Ridwan dalam sambutan yang dibacakan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua, Any Rumbiak saat rapat koordinasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam rangka implementasu PP nomor 5 tahun 2023, Senin (26/6).

  “Dengan adanya DOB memiliki konsekuensi terhadap perubahan tata ruang wilayah, sebab ini salah satu bagian awal dan mendasar dalam proses perizinan,” ucap Any Rumbiak.

   Kondisi ini tentunya menuntut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan perizinan untuk lebih memaksimalkan koordinasi dan terintegrasi dengan instansi teknis  yang mengampu urusan perjanjian di setiap sektor.

  “Regulasi terkait perizinan  dan sistem yang dibangun  saat ini sangatlah dinamis mengikuti tuntutan globalisasi, sehingga tidaklah mengherankan apabila dalam penyelenggaraan  pemerintah saat ini kita semakin diperhadapkan dengan fenomena yang mengarah kepada penerapan teknologi  informasi diberbagai sektor, yang berimbas  pada penyederhanaan perizinan,” terangnya.

  Lanjutnya, untuk mewujudkan kepastian dan harapan itu, maka perlu ada  kesepahaman bersama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Dimana tanggungjawab sesungguhnya bukan semata mata hanya di DPMPTSP Provinsi Papua, melainkan dalam pelaksanaannya perlu menjalin koordinasi dan komunikasi antar sektror secara intens.

  “Termasuk juga dengan para pihak lainnya yang berkompoten dalam penerbitan izin dasar, seperti persetujuan kegiatan kesesuaian penataan ruang (PKKPR) persetujuan bangunan  gedung (PBG) dan persetujuan lingkungan hidup,” ungkapnya. (fia/tri)

newsportal

Recent Posts

Keberadaan Jenazah Nahkoda Kapal Belum Diketahui

Keberadaan jenazah Nahkoda KMN Sardi Utama bernama Ahir yang sehari-harinya dipanggil Rizal belum jelas. Nahkoda…

14 hours ago

Susah Tidur, Susah Fokus, dan Selalu Gelisah?

Pikiran melayang ke mana-mana padahal kamu sudah mencoba fokus. Menyalahkan diri sendiri malas, tidak disiplin,…

18 hours ago

Di Timika, Bocah Dititip Malah Dicabuli

​​Kasus ini mencuat setelah pihak keluarga membuat laporan yang diwakili oleh Relawan Teras Peduli ke…

18 hours ago

Demi Kepastian Hukum Undang-undang TNI Harus Direvisi

Menurut Thomas, pandangan yang disampaikan Komnas HAM merupakan isu yang sangat penting dan krusial dalam…

19 hours ago

Punya Gangguan Pernapasan, Ini 6 Pose Yoga Terbaik untuk Pengidap Asma

Pertama, Easy Pose. Mulailah sesi Anda dengan pose ini untuk melatih pernapasan diafragma yang dalam.…

20 hours ago

MBG Tak Bisa Dihentikan

Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG)…

22 hours ago