Categories: METROPOLIS

Tantangan Pelayanan Perizinan Pasca Terbentuknya DOB 

JAYAPURA-Tantangan dihadapi setiap petugas dalam pelayanan perizinan kepada masyarakat, terlebih dengan adanya Daerah Otonomi Baru (DOB). Dimana dengan adanya DOB ini, memberikan  konsekuensi terhadap perubahan tata ruang wilayah, sebab salah satu bagian awal dan mendasar dalam proses perizinan.

  Hal tersebut disampaikan Plh Gubernur Papua M Ridwan dalam sambutan yang dibacakan Pejabat Fungsional Analis Kebijakan Bidang Ekonomi dan Keuangan Papua, Any Rumbiak saat rapat koordinasi pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan non perizinan penanaman modal dalam rangka implementasu PP nomor 5 tahun 2023, Senin (26/6).

  “Dengan adanya DOB memiliki konsekuensi terhadap perubahan tata ruang wilayah, sebab ini salah satu bagian awal dan mendasar dalam proses perizinan,” ucap Any Rumbiak.

   Kondisi ini tentunya menuntut Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Papua, sebagai salah satu penyelenggara pelayanan perizinan untuk lebih memaksimalkan koordinasi dan terintegrasi dengan instansi teknis  yang mengampu urusan perjanjian di setiap sektor.

  “Regulasi terkait perizinan  dan sistem yang dibangun  saat ini sangatlah dinamis mengikuti tuntutan globalisasi, sehingga tidaklah mengherankan apabila dalam penyelenggaraan  pemerintah saat ini kita semakin diperhadapkan dengan fenomena yang mengarah kepada penerapan teknologi  informasi diberbagai sektor, yang berimbas  pada penyederhanaan perizinan,” terangnya.

  Lanjutnya, untuk mewujudkan kepastian dan harapan itu, maka perlu ada  kesepahaman bersama dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan. Dimana tanggungjawab sesungguhnya bukan semata mata hanya di DPMPTSP Provinsi Papua, melainkan dalam pelaksanaannya perlu menjalin koordinasi dan komunikasi antar sektror secara intens.

  “Termasuk juga dengan para pihak lainnya yang berkompoten dalam penerbitan izin dasar, seperti persetujuan kegiatan kesesuaian penataan ruang (PKKPR) persetujuan bangunan  gedung (PBG) dan persetujuan lingkungan hidup,” ungkapnya. (fia/tri)

newsportal

Recent Posts

Laga Pamungkas

Nah sebagai tim tanpa beban ini justru kadang menjadi ancaman bagi kubu tuan rumah karena…

16 hours ago

Longsor Susulan di Tembagapura, Dua Honai Hanyut

Cuaca ekstrem yang melanda dataran tinggi Kabupaten Mimika, Papua Tengah, memicu bencana tanah longsor susulan…

1 day ago

Dekai Menghangat, Dua Warga Jadi Sasaran Tembak

Wakil Kepala Satuan Tugas Humas Operasi Damai Cartenz-2026, AKBP Andria, menjelaskan dalam peristiwa tersebut, dua…

1 day ago

Depapre Jadi Basis Perikanan Papua

Gubernur Papua, Matius D. Fakhiri, mengatakan Depapre akan dijadikan pusat pengembangan sektor perikanan di Provinsi…

1 day ago

Pusara Demo Bukan di Papua Harusnya Aksi Menyesuaikan Lokasi

"Karena dulu Papua belum dimekarkan menjadi enam provinsi sehingga demo-demo masih terpusat di Kota Jayapura.…

1 day ago

Cuaca Ekstrem Membayangi Sejumlah Wilayah di Papua

Secara umum kata Finnyalia pola curah hujan di Provinsi Papua dipengaruhi oleh Angin Monsun, sehingga…

1 day ago