

Pj Sekda Kota Jayapura, Robby Kepas Awi didampingi Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun, saat membuka kegiatan Bimtek, Kamis (25/1). (fto:Mboik/Cepos)
JAYAPURA– Perwakilan Aparatur Sipil Negara dari berbagai instansi dan lembaga tingkat Pemerintah Kota Jayapura mengikuti kegiatan bimbingan teknis administrasi kepegawaian yang digelar oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kota Jayapura Kamis (25/1),kemarin.
Kepala BKPP Kota Jayapura, Robert Betaubun menerangkan,dalam manajemen organisasi, kegiatan administrasi menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditinggalkan, bahkan dapat dikatakan tanpa pengelolaan administrasi yang baik, maka tujuan organisasi tidak akan dapat tercapai.
Demikian pula dengan manajemen kepegawaian, tanpa adanya pengelolaan administrasi yang baik maka pendayagunaan aparatur pemerintah tidak akan maksimal.
Oleh karena itu untuk mendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat ditingkatkan sesuai dengan tuntutan era reformasi, dan terlebih di era digitalisasi pada saat ini, maka pengelolaan dan tertib administrasi kepegawaian menjadi faktor pendukung utama agar aparatur pemerintah dapat bekerja secara profesional, sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal.
“Melalui kegiatan ini seluruh aparatur sipil negara di Pemkot Jayapura dapat memperoleh informasi kepegawaian yang tepat dan akurat, yang akan memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian,” kata Robert Betaubun, Kamis (25/1).
Lanjut dia, pelayanan administrasi kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura berupa, permasalahan kepegawaian yang dapat teratasi, serta sinkronisasi data. Kemudian dalam pelaksanaan pengembangan kapasitas pegawai, diterapkan suatu peraturan yang mengatur tentang penerapan kompetensi dalam setiap penilaian kinerja pegawai.
Karena itu dengan diadakannya kegiatan ini bertujuan, dapat terlayaninya administrasi kepegawaian dengan cepat, tepat dan akurat. Kemudian memudahkan pimpinan dalam mengambil kebijakan dan keputusan yang berkaitan dengan masalah kepegawaian. “Selanjutnya, untuk memudahkan dan memaksimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah khususnya bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura,” tambahnya. (roy/tri)
Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…
Merespon terkait dengan itu, Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…
Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…
Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…
Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…
Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…