Categories: METROPOLIS

Usai Libur Lebaran, ASN Pemkot Diminta Masuk Kerja Tepat Waktu

JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura menegaskan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) wajib kembali masuk kerja tepat waktu usai libur panjang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah.
Penegasan ini tertuang dalam revisi Surat Edaran Nomor: 400.9.1/0517 tentang Hari Libur Resmi dan Cuti Bersama dalam rangka Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah di lingkungan Pemerintah Kota Jayapura.

Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menjelaskan bahwa masa libur Lebaran 2026 berlangsung hingga 24 Maret 2026. Sementara itu, ASN dijadwalkan kembali masuk kantor secara normal pada 30 Maret 2026, setelah menjalani sistem Work From Anywhere (WFA) pada 25 hingga 27 Maret 2026.

“Pada hari pertama masuk kerja, seluruh ASN tidak boleh terlambat dan harus segera menyesuaikan ritme kerja setelah libur panjang,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa ASN yang tidak masuk kerja tanpa alasan sah, menambah masa libur, atau membolos setelah cuti bersama akan dikenakan sanksi disiplin. Sanksi tersebut mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, mulai dari hukuman ringan hingga berat.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

15 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

16 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago