PPAT Desak DPR Segera Bentuk Pansus Honorer

JAYAPURA– Dewan Pimpinan Wilayah Presidium Pemuda Adat Tabi (DPW PPAT) mendesak DPRD kota Jayapura untuk segera membentuk Pansus, menyikapi permasalahan tenaga honorer K2 yang terjadi saat ini di Pemkot Jayapura.  Merekapun telah bertemu dengan sejumlah anggota DPRD Kota Jayapura  dan menyerahkan dokumen aspirasi mereka yang diterima oleh ketua DPRD Kota Jayapura, Abisai Rollo.

   “Kami minta  lembaga DPR untuk segera membentuk Pansus terkait persoalan honorer K2 di Pemkot Jayapura, kami juga sudah bertemu  DPR dan sudah menyerahkan langsung aspirasi kami” kata Ketua DPW PPAT, Renol Tjoe, Rabu (24/1).

   Dia berharap Pansus nanti tidak hanya mendalami mekanisme yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Jayapura terkait dengan data-data tenaga honorer, tetapi secara menyeluruh harus mengusut tuntas masalah tersebut. “Bukan untuk perekrutan saja, tetapi mengusut tuntas masalah ini,” ujarnya.

   Karena menurutnya nama-nama yang terdata sebagai honorer dan sudah diumumkan lulus sebagai tenaga honorer K2 di Pemkot Jayapura itu cukup banyak yang merupakan data-data siluman.  Pihaknya mencatat ada   lebih dari 400 tenaga honorer siluman yang dinyatakan lulus dalam verifikasi dan validasi di tingkat Kementerian PAN & RB Republik Indonesia dan sudah diumumkan beberapa waktu yang lalu.

   “Mengingat nama-nama yang kemarin keluar itu banyak sekali nama-nama honorer siluman, dimana data kami itu, sudah lebih dari 400 yang namanya tidak pernah ada di dalam data honorer tetapi keluar di pengumuman formasi CPNS jalur khusus kemarin,” ujarnya.

   Karena itu, desakan kepada DPR untuk segera membentuk Pansus ini harus dilakukan oleh DPR karena mengingat hanya melalui jalur tersebut masalah ini bisa terbuka secara terang benderang.

   “Kalau kami dari pemuda adat yang kumpulkan bukti-bukti dan bergerak,  dan serahkan ke kepolisian nanti ada oknum-oknum kita punya orang Port Numbay sendiri juga ada di dalam.  Tidak mungkin kita yang langsung kasih. Makanya kita desak melalui DPR untuk segera bentuk Pansus.  Supaya biar mereka yang bongkar.  Bongkar kasus-kasus yang macam begini,” bebernya.

   Dia juga menyebut dari data yang dihimpun oleh pihaknya ada sekitar 234 tenaga honorer yang selama ini tercatat bekerja di Pemkot Jayapura yang tidak terakomodir dalam data tersebut.

“Itu anak-anak asli Port Numbay dan mereka bekerja ada yang sudah di atas 5 tahun, bahkan ada yang sudah honor selama 24 tahun,” pungkasnya. (roy/tri)

Dapatkan update berita pilihan setiap hari dari Cenderawasihpos.jawapos.com 

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos