

Salah satu warga yang terjaring dalam operasi yustisi yang digelar Pemkot Jayapura di lapangan PTC Entrop, Selasa (22/10). Bagi yang terjaring langsung menjalani sidang di tempat. (foto: Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Sebanyak 148 warga di Kota Jayapura terjaring tidak memiliki KTP elektronik. Ironisnya, beberapa orang diantaranya merupakan ASN dan berseragam keki. Pj Walikota Jayapura Christian Sohilait mengatakan, operasi yustisi yang dilakukan pihaknya itu dalam rangka melakukan upaya penertiban terhadap warga kota Jayapura terutama terkait dengan data-data kependudukan dalam hal ini KTP elektronik. Dari operasi yustisi yang dilakukan itu tentu bisa menemukan berapa banyak masyarakat yang tidak memiliki KTP atau yang belum merekam KTP elektronik.
“Kita mau pastikan Berapa banyak penduduk kota ini, karena di kota ini ada penduduk yang masuk dan keluar, dan itu jumlahnya tinggi sekali,” kata Christian Sohilait, Selasa (22/10).
Melalui operasi ini juga pemerintah ingin memastikan masyarakat di kota Jayapura sudah memiliki dokumen kependudukan dan tercatat sebagai warga negara. Pihaknya juga ingin mewujudkan wilayah kota Jayapura harus aman menjelang pemilihan kepala daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota.
“Kita harus pastikan kota ini aman, karena itu untuk memastikan kota ini aman kita juga harus tahu siapa warga atau penduduk kita yang ada di sini,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jayapura, Raymond Mandibondibo mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya itu merupakan tindak lanjut dari amanat undang-undang 23 tahun 2006 dan undang undang 24 tahun 2013, yang mewajibkan semua warga negara yang berusia diatas 17 tahun wajib memiliki KTP elektronik dan wajib membawanya pada saat berpergian. Kegiatan itu merupakan kegiatan wajib yang dilakukan pihaknya setiap tahun.
“Jadi di sore ini ada 3 kartu yang kami perlakukan saat melakukan operasi yustisi yaitu kartu merah kartu putih dan kartu hijau,”ujarnya.
Bagi warga yang tidak memiliki KTP langsung mengikuti sidang dan proses pendataan yang dilakukan oleh dinas tersebut. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemerintah menargetkan pendapatan negara di wilayah Papua pada 2026 sebesar Rp6,7 triliun, yang terdiri atas…
Owen membeberkan bahwa mereka sudah menjajaki dua stadion di Jawa Timur. Dan saat ini masih…
Dari hasil peninjauan, pemerintah menemukan sejumlah aspek yang perlu segera dibenahi, di antaranya sanitasi tempat…
Keputusan ini menjadi pengalaman pertama bagi skuad Persipura. Pada musim-musim sebelumnya, mereka lebih sering menggelar…
Menurutnya, selama ini pemerintah daerah tidak pernah dilibatkan secara maksimal dalam perencanaan maupun pelaksanaan program.…
Penangkapan bermula saat D.H. menjalani pemeriksaan di Passenger Security Check Point (PSCP) Terminal Keberangkatan Bandara…