

Nofdy J. Rampi (foto:Dok Mboik/Cepos)
JAYAPURA-Tahun ini Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kota Jayapura mendapatkan alokasi dana otonomi khusus senilai Rp 36 miliar. Menurut Kepala Dinas PUPR Kota Jayapura, Nofdy J. Rampi, dari anggaran tersebut pihaknya telah membangun sejumlah infrastruktur bagi masyarakat orang asli Papua di beberapa wilayah di Kota Jayapura.
Mulai dari program rumah layak huni, peningkatan jalan, pelayanan air minum dalam bentuk sumur dalam, dan drainase. “Jadi tahun ini kami mendapatkan alokasi Rp 36 Miliar untuk program pembangunan rumah layak huni, peningkatan jalan, pelayanan air minum dalam bentuk sumur dalam, dan drainase,” kata Nofdy J. Rampi, Senin (19/8).
Dia menjelaskan, untuk pekerjaan jalan dalam bentuk jalan jerambah dibangun di Imbi, kemudian untuk program air minum juga ada di Imbi dan Bhayangkara serta Buper.
Selanjutnya dari anggaran itu juga pihaknya memprogramkan pembangunan rumah permanen bagi sejumlah masyarakat asli orang Papua. “Rumah layak huni tersebar di Kelurahan dan Kampung,” katanya.
Kemudian untuk program pembangunan drainase dibangun di Tanjung Ria, Imbi. Selain itu melalui anggaran yang ada juga pihaknya menjalankan program pelatihan bagi para tukang bangunan supaya bisa tersertifikasi.
“Jadi para tukang orang asli Papua itu skemanya sekarang harus bersertifikat sebagai syarat untuk beberapa perusahaan untuk menggunakan dokumen pelelangan,” ujarnya.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…