

Dr. Frans Pekey (FOTO:Mboik/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua menyambut baik rencana hak cuti pendampingan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pria yang istrinya melahirkan atau “cuti ayah”.
Penjabat Wali Kota Jayapura Frans Pekey, mengatakan dengan adanya Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara sebagai aturan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN merupakan sesuatu yang sangat baik.
“Karena pada kenyataannya ketika ada ASN pria yang istrinya melahirkan maka mereka juga mengambil cuti agar bisa mendampingi istri sehingga kami pikir UU tentang ‘cuti ayah’ sangat baik,” katanya. di Jayapura, Senin (18/3).
Menurut Pekey, dengan demikian maka para ASN lebih optimal mendampingi sang istri melahirkan hingga ke fase awal setelah persalinan. “Namun, kami juga minta supaya ASN pria ini betul-betul memanfaatkan ‘cuti ayah’ ini dengan baik karena waktunya bisa sampai 30 hari,” ujarnya.
Dia menjelaskan kebijakan cuti ayah tersebut sejalan dengan target pemerintah dalam menciptakan generasi Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas menyongsong Indonesia emas 2045.
“Karena peran ayah sangat penting dalam pendampingan istrinya saat melahirkan maupun fase awal pasca persalinan,” katanya lagi.
Dia menambahkan dengan RPP manajemen terbaru nantinya akan ada aturan yang secara terperinci menyebutkan hak cuti bagi ASN pria mendampingi istri melahirkan atau mengalami keguguran. (antara)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…