Pemilihan staf khusus harus betul-betul dipilih dan diseleksi serta memiliki kemampuan semua bidang yang akan dilaksanakan tingkat provinsi dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
Staf khusus harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat bukan kepentingan kelompok atau golongan apalagi pribadi.
“Staf khusus itu harus kuat untuk melihat visi dan misi ke depan secara politik dari seorang gubernur untuk dapat diimplementasikan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami,” ungkapnya.
Lebih jauh Guru Besar yang akrab disapa prof Ave itu, menyebutkan bahwa dirinya tidak melihat adanya politik balas budi dari pengangkatan sejumlah staf khusus oleh gubernur Papua itu.
Menurutnya pelantikan sejumlah staff khusus tersebut oleh gubernur Papua berdasarkan banyak pertimbangan untuk membawa Visi-Misi gubernur sukses di tengah masyarakat. Tidak ada unsur politik. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Bupati mengungkapkan bahwa transportasi laut mulai mengalami kendala serius, di mana kapal cepat yang menjadi…
Menurutnya, TPAKD bukan sekedar forum koordinasi melainkan instrumen kebijakan daerah guna memperluas inklusi keuangan masyarakat,…
Dalam arahannya, Bupati Frans Mote menegaskan bahwa pembangunan 10 unit rumah ini tersebar di beberapa…
Dalam arahannya, Bupati Waropen, Drs. Fransiscus Xaverius Mote, M.Si menegaskan bahwa Reformasi Birokrasi bukan sekadar…
Wakil Mentri PUPR Diana Kusumastuti saat melakukan kunjungan kerja melihat lokasi pembangunan kantor Gubernur Papua…
Plt Sekda Jayawijaya Drs. Tinggal Wusono, M.AP menyatakan data masyarakat miskin yang ada di Jayawijaya…