Pemilihan staf khusus harus betul-betul dipilih dan diseleksi serta memiliki kemampuan semua bidang yang akan dilaksanakan tingkat provinsi dan tidak tumpang tindih dengan kebijakan yang diambil oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada.
Staf khusus harus bisa memahami apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat bukan kepentingan kelompok atau golongan apalagi pribadi.
“Staf khusus itu harus kuat untuk melihat visi dan misi ke depan secara politik dari seorang gubernur untuk dapat diimplementasikan di tengah masyarakat, sehingga masyarakat dapat memahami,” ungkapnya.
Lebih jauh Guru Besar yang akrab disapa prof Ave itu, menyebutkan bahwa dirinya tidak melihat adanya politik balas budi dari pengangkatan sejumlah staf khusus oleh gubernur Papua itu.
Menurutnya pelantikan sejumlah staff khusus tersebut oleh gubernur Papua berdasarkan banyak pertimbangan untuk membawa Visi-Misi gubernur sukses di tengah masyarakat. Tidak ada unsur politik. (jim/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Dengan posisi sebagai ekonomi terbesar di kawasan dan anggota G20, ia menyebut bahwa Indonesia memiliki…
Ia menyebutkan bahwa tahapan pendaftaran dibuka pada bulan Februari bulan depan. Bahkan jumlah formasi yang…
Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Jayapura, Boby Awi menjelaskan bahwa kenaikan target tersebut seiring…
Menurutnya, LHP yang diserahkan bukan sekadar dokumen administratif, tetapi menjadi cerminan sejauh mana pengelolaan keuangan…
"Total seluruh penduduk di wilayah Papua sebanyak 4,58 juta jiwa. Untuk Provinsi Papua sebanyak 1,10…
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penerimaan bahan makanan, kebersihan dan kelayakan dapur, kondisi…