PDIP Papua Soroti Pembentukan Dewan Eksekutif TP3C

BTM menilai, persoalan utama pembangunan Papua selama ini bukan terletak pada kurangnya tim, lembaga, atau rapat-rapat koordinasi. Yang menjadi masalah justru lemahnya ketegasan dalam eksekusi kebijakan dan program.

“Papua ini bukan kekurangan tim dan bukan kekurangan rapat. Program-program sebenarnya banyak dan bagus. Tetapi sering lambat dijalankan, tidak tepat sasaran, dan tidak benar-benar dirasakan sampai ke tingkat distrik dan kampung,” tegasnya.

Ia mengingatkan agar Dewan Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua Cerah tidak sekadar menjadi tambahan struktur birokrasi yang ramai di level atas, namun minim dampak di lapangan. Jika hal itu terjadi, menurutnya, maka tujuan percepatan pembangunan justru akan melenceng dari harapan masyarakat.

BTM juga menyoroti potensi tumpang tindih kewenangan antara dewan yang baru dilantik dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang sudah ada. Ia menegaskan bahwa OPD selama ini telah memiliki tugas, fungsi, dan anggaran yang jelas.

“Jangan sampai dewan ini masuk ke ruang kerja yang sama dengan OPD. OPD sudah ada, sudah digaji, dan sudah punya tugas masing-masing. Kalau sekarang ditambah struktur baru lagi, bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, komando tidak jelas, koordinasi kacau, dan pada akhirnya pelayanan kepada masyarakat justru semakin lambat,” ujarnya.

Lebih lanjut, BTM menekankan bahwa rakyat Papua tidak membutuhkan seremoni atau simbol-simbol pembangunan semata. Yang dibutuhkan adalah hasil konkret yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

“Rakyat Papua tidak butuh seremoni. Rakyat butuh hasil. Kalau memang ini disebut percepatan pembangunan, maka ukurannya sederhana: apa yang berubah di kampung-kampung,” katanya.

Ia menegaskan, dalam rentang waktu enam bulan hingga satu tahun ke depan, publik berhak menilai efektivitas dewan tersebut. Indikatornya adalah perbaikan pelayanan publik, program yang benar-benar sampai ke rakyat, serta pembangunan yang berjalan lebih cepat dan tepat sasaran.