“Kalau tidak ada perubahan nyata, maka publik berhak menilai bahwa kebijakan ini hanya terlihat hebat di atas, tetapi kosong di lapangan,” tandasnya.
Sebagai partai politik, PDI Perjuangan, kata BTM, akan melakukan pengawasan secara serius terhadap kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa sikap kritis tersebut bukan didasari kepentingan kelompok atau politik semata, melainkan demi kepentingan rakyat Papua.
“Bagi PDI Perjuangan, yang utama adalah kepentingan rakyat Papua. Itu yang akan terus kami jaga dan perjuangkan,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Setelah bencana longsor yang terjadi di Distrik Tagineri, Tanggime dan Bolakme (Banjir), kini giliran Distrik…
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Merauke Romanus Kande Kahol mengatakan, salah satu alasan nikah…
Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) Jayapura resmi membuka Rapat Paripurna Istimewa Masa Persidangan II Tahun…
Memasuki semester kedua tahun anggaran 2026, Bupati Mimika Johannes Rettob memberikan atensi khusus terhadap proses…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo melalui Wakil Wali Kota, Rustan Saru, memaparkan berbagai capaian pembangunan…
Ia menyebutkan, Indonesia saat ini menempati posisi kedua dengan kasus TBC terbanyak di dunia. Sementara…