“Kalau tidak ada perubahan nyata, maka publik berhak menilai bahwa kebijakan ini hanya terlihat hebat di atas, tetapi kosong di lapangan,” tandasnya.
Sebagai partai politik, PDI Perjuangan, kata BTM, akan melakukan pengawasan secara serius terhadap kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa sikap kritis tersebut bukan didasari kepentingan kelompok atau politik semata, melainkan demi kepentingan rakyat Papua.
“Bagi PDI Perjuangan, yang utama adalah kepentingan rakyat Papua. Itu yang akan terus kami jaga dan perjuangkan,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Bima Arya menilai penanganan kawasan Sungai Anafre tidak cukup hanya melalui kegiatan pembersihan rutin.…
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…