“Kalau tidak ada perubahan nyata, maka publik berhak menilai bahwa kebijakan ini hanya terlihat hebat di atas, tetapi kosong di lapangan,” tandasnya.
Sebagai partai politik, PDI Perjuangan, kata BTM, akan melakukan pengawasan secara serius terhadap kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa sikap kritis tersebut bukan didasari kepentingan kelompok atau politik semata, melainkan demi kepentingan rakyat Papua.
“Bagi PDI Perjuangan, yang utama adalah kepentingan rakyat Papua. Itu yang akan terus kami jaga dan perjuangkan,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Ketua KSPI Papua, Benyamin Eduard Inuri, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan bagian dari gerakan serentak…
Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan bantuan pemerintah. Sosialisasi…
Menurut Sandra beberapa poin krusial yang menjadi beban pikiran masyarakat Papua saat ini, di antaranya:…
Berbeda dengan aksi massa mahasiswa sebelumnya pada, Senin 27 April 2026 lalu, ruas Waena-Abepura sempat…
Ketua PMI Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan fogging hanya efektif jika digunakan sesuai prosedur. Kesalahan…
Pemerintah Kota Jayapura mendorong pengelola ritel modern untuk memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian daerah,…