“Kalau tidak ada perubahan nyata, maka publik berhak menilai bahwa kebijakan ini hanya terlihat hebat di atas, tetapi kosong di lapangan,” tandasnya.
Sebagai partai politik, PDI Perjuangan, kata BTM, akan melakukan pengawasan secara serius terhadap kebijakan ini. Ia menegaskan bahwa sikap kritis tersebut bukan didasari kepentingan kelompok atau politik semata, melainkan demi kepentingan rakyat Papua.
“Bagi PDI Perjuangan, yang utama adalah kepentingan rakyat Papua. Itu yang akan terus kami jaga dan perjuangkan,” pungkasnya. (rel/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Pemeriksaan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari proses penerimaan bahan makanan, kebersihan dan kelayakan dapur, kondisi…
Penyusunan Renstra tersebut dibahas dalam dua kali rapat koordinasi lintas sektor. Rapat pertama dipimpin langsung…
“Kami akan usahakan lebih cepat dari waktu yang diberikan gubernur, ada beberapa yang harus diperbaiki.…
Kepala DLH Kabupaten Jayapura, Salmon Telenggeng, mengatakan bahwa pergantian tenaga kerja tersebut merupakan tindak lanjut…
Dalam perjalanan, mesin speedboat mengalami gangguan dan mati mendadak sehingga perahu kehilangan kendali dan terbalik.…
Meski secara umum BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan belanja daerah Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten…