Site icon Cenderawasih Pos

Tak Disambut DPRP, Diterima MRP 

Demo damai yang digelar  Forum Gembala Papua Gerakan Membela Hak OAP yang berlangsung di Kantor DPR Papua, MRP Papua, dan berakhir di Kantor Gubernur Papua, Selasa (16/4) sekira pukul 12:00 WIT hingga pukul 15:30 WIT. (foto:Jimi/cepos)

Forum Gembala Papua Tuntut Kepala Daerah Harus OAP

JAYAPURA– Forum Gembala Papua Gerakan Membela Hak Orang Asli Papua (OAP) melakukan aksi demo di sejumlah kantor, mulai di kantor DPR Papua, Kantor MRP  dan berakhir di Kantor Gubernur Papua, Selasa (16/4) sekira pukul 12:00 WIT hingga pukul 15:30 WIT.

    Dalam aksi tersebut para pendemo membawa empat buah spanduk putih berukuran 1×3 meter yang berisi tuntuan mereka. Dalam aksi demo ini mereka meminta  Presiden RI menerbitkan Perpu tentang calon kepada daerah tingkat provinsi, kabupaten dan kota harus Orang Asli Papua (OAP).

  Kedua, meminta kepada Presiden RI, DPR RI, DPD RI, KPU RI harus mengakomodir pasal 28 ayat 3 dan 4 UUD Nomor 2 Tahun 2001 tentang Otsus Papua sebelum terbitnya PKPU Pilkada Tahun 2004.

    Ketiga,  rakyat Papua mendukung 9 rekomendasi MRP DPRK setanah Papua mempernjuangkan hak-hak orang asli Papua. Dan yang terakhir, massa  yang berjumlah puluhan orang ini, meminta kepada MRP/DPRP Otsus kursi pengangkatan setanah Papua segera membentuk pansus bersama / Tim bertemu dengan 18 ketua umum partai politik  peserta pemilu 2024 membuat kesepakatan bersama khusus Papua calon kepala daerah/wakil kepala daerah orang asli Papua.

    Dalam orasinya di halaman kantor DPR Papua, Ketua Forum Gembala Papua, Otis Suwae menyampaikan bahwa anggota DPR dan partai politik harus bertangung jawab atas ketidak pastian dana Otsus di Papua.

   “Ketidakjelasan Otsus bisa terjadi begini karena DPR , partai politik tidak boleh lepas tangan, Otsus yang terjadi di Papua hari ini saya bilang setengah masak, kalau diibaratkan dengan makanan itu belum bisa dimakan karena belum masak,” kata Otis saat berorasi di halaman kantor DPR Papua, Selasa (16/4).

    Bahkan Ia menyampaikan bahwa orang-orang Papua jadi bodoh karena mereka (DPRP) yang menyusun pasal-pasal ini. “Kalau kamu sayang kami, cinta kami, kamu harus buat sesuatu yang baik di dalam rumah kami, supaya kami juga menghargai kamu,” lanjutnya.

   Ia menegaskan kebenaran harus ditegakan, kebenaran tidak bisa diputar balik di atas tanah ini. Otis mengaku aksi ini tidak membawa kepentingan pribadi tetapi  membawa kepentingan rakyat Papua.

   Ia pun meminta Partai politik untuk duduk bersama, berdiskusi dan saling tukar pikiran dengan MRP untuk membuat kesepakatan bersama demi kemajuan Papua.

    Tak hanya itu, Otis juga menyampaikan kepada KPU untuk tidak menerima calon kepala daerah yang bukan orang asli Papua. “Diturunkan dari surat KPU RI kepada semua KPU yang ada di Papua untuk menerima Bupati, Calon Kapala Daerah, Wakil Kapal Daerah ditingkatkan Provinsi, Kabupaten/Kota harus orang asli Papua,” terang Otis.

   Ia menegaakan Orang Papua bisa  mengurus dirinya sendiri. Dirinya mengaku bahwa dalam aksi demo tersebut Forum Gembala Papua mewakili semua suku-suku yang ada di Papua. “Kami mewakili semua suku-suku, Kami semua baku cinta, baku sayang membangun Papua, saudaraku yang rambut Putih, rambut lurus, rambut keriting, hitam-putih kita papua, kita Indonesia kita NKRI,” tandasnya.

   Sayangnya dalam orasinya itu di Kantor DPR Papua, tidak ada satupun anggota dewan yang merespon ataupun menemui  langsung para pendemo.

  Setelah dari kantor DPR, para pendemo melanjutkan aksinya di halaman depan kantor MRP Papua, di Kota Jayapura. Tibanya di kantor tersebut para aksi demo kembali menyampaikan aspirasi yang sama dan disambut langsung oleh ketua MRP Papua, Nerlince Warmuar, SE, MPd.

   “Tidak salah kamu datang ke gedung tifa ini, kamu datang menabuk tifa dan disini Orang tua menunggu,” kata Ketua MRP Nerlince Wamuar saat menyambut kedatangan para a pendemo, Selasa (16/4).

   Ia menjelaskan lembaga Majelis Rakyat Papua ini lembaga kultur, lembaga ini memperjuangkan hak hidup orang Papua atas negeri. Pemekaran telah terjadi, Merlince menyampaikan sudah ada enam provinsi di tanah Papua dan kita sudah sedikit diatas tanah ini. Menurutnya, MRP telah membentuk Asosiasi MRP setanah Papua.

   Merlince juga menyampaikan bahwa MRP Papua telah membentuk tim khusus untuk mendengar berbagai aspirasi dan keluhan dari orang asli Papua.

“Kita telah membentuk Tim khusus, tugas pokok dari Tim ini hanya mendengar aspirasi dari orang asli Papua aja,” terangnya.

   Setelah dari kantor MRP para pendemo ini langsu bergegas ke kantor Gubernur Papua, setelah tunggu sekian lamanya di kantor Gubernur, para pendemo ini disambut oleh Kesbangpol Provinsi Papua, Musa Isir, S.Sos, MPA. (cr-278/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Exit mobile version