

Akfitias salah satu SPBU yang ada di Kota Jayapura. Masyarakat diminta ikut melakukan pengawasan terhadap distribusi atau penyaluran BBM di Kota Jayapura. (foto:Dok/Cepos)
JAYAPURA- Area Manager Communication Relations and CSR Papua Maluku Ispiani Abbas mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dalam distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM). Ia minta warga melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam penyaluran BBM bersubsidi di sejumlah SPBU yang tersebar di Kota Jayapura
“Kami juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan jika menemukan indikasi kecurangan dalam penyaluran BBM bersubsidi di SPBU Kota Jayapura,” ujarnya.
Ispiani Abbas mengatakan pada beberapa waktu lalu pihaknya bersama Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan sidak yang dilakukan bertujuan mengantisipasi praktik penyalahgunaan BBM.
“Kami terus berupaya menjaga keandalan distribusi energi di wilayah Papua dan Maluku melalui pengawasan rantai pasok yang berkelanjutan,” katanya.
Menurut Ispiani, pihaknya juga berkomitmen memastikan ketersediaan BBM bagi masyarakat dengan menyalurkan produk energi sesuai ketentuan yang berlaku serta memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah dan aparat terkait.
Sementara itu, Gubernur Papua Mathius D Fakhiri mengingatkan seluruh pihak terkait untuk memperketat pengawasan distribusi bahan bakar minyak (BBM) guna memastikan penyaluran berjalan tepat sasaran dan tidak dimanfaatkan oleh oknum yang melakukan penimbunan maupun penyalahgunaan.
“Dengan adanya perubahan harga BBM di sejumlah daerah ini berpotensi mempengaruhi berbagai sektor perekonomian sehingga pemerintah daerah perlu mengambil langkah antisipatif agar dampaknya terhadap masyarakat dan dunia usaha dapat diminimalkan,” katanya di Jayapura, Minggu (14/6).
Page: 1 2
Komisi 1 DPR Papua menilai langkah sejumlah denominasi gereja di Tanah Papua yang membentuk wadah…
Menurutnya, pasar dengan sekitar 200 kios tersebut memiliki potensi ekonomi besar. Ia mendapat informasi…
Presiden Prabowo Subianto memastikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dapat mengusut hingga melakukan penindakan terhadap menteri…
Menurutnya, dengan lahirnya undang-undang nomor 15 Tahun 2022 terkait dengan DOB semestinya Gubernur pimpin barisan…
Suasana duka yang lagi menyelimuti Universitas Cenderawasih haruslah tercermin dari sikap dan perbuatan. Apalagi yang…
Keberagaman ini menurutnya harus dipelihara sebagai modal dasar untuk membangun tatanan sosial yang adil…