Jadi tidak ada pertemuan antara petugas dan pelanggar. “Jika itu tidak dilakukan maka pajaknya bisa diblokir. Jadi kalau mau bayar pajak nanti diingatkan untuk bayar sanksi tilangnya dulu. Jika keduanya tidak mau dibayar maka akan kami hapus surat kendaraannya dan jika 10 tahun tetap tidak diselesaikan maka status motor itu menjadi motor bodong,” beber Perdede.
Dan jika motor tersebut berstatus motor bodong maka dipastikan tidak punya harga. Sementara terkait bentuk pelanggaran yang kerap ditemukan dikatakan untuk pengendara roda dua biasa tidak menggunakan helm sedangkan sopir biasa tidak menggunakan safety belt.
“Dan dikatakan karena itu mengganggu gerakan padahal jika tabrakan dia bisa meninggal. Yang jelas kami ingin buat situasi lebih tertib dimana setiap pagi kami lakukan strong poin bagi pelanggar yang kasat mata dimana ini akan didukung oleh tim Papua High Patrol yang melakukan hunting,” tutupnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Suasana di lingkungan Lapas Abepura, Kamis (23/4) terlihat lain dari biasannya. Jajaran Lapas Abepura terlihat…
Wakil Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Wamendes PDT), Ahmad Riza Patria menguraikan sejumlah program…
Untuk itu, Kepala Kakanwil Dijenpas Papua, Herman Mulawarman, menyatakan perang terhadap barang terlarang dan pungutan…
Ketua MRP Nerlince Wamuar menegaskan pentingnya kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Papua, DPR Papua (DPRP), dan…
Bupati Jayapura, Yunus Wonda, menegaskan larangan keras terhadap aktivitas konsumsi minuman keras (miras) di lingkungan…
Kondisi tim lawan dapat dimanfaatkan oleh penggawa Mutiara Hitam untuk misi tiga poin. Persipura wajib…