Jadi tidak ada pertemuan antara petugas dan pelanggar. “Jika itu tidak dilakukan maka pajaknya bisa diblokir. Jadi kalau mau bayar pajak nanti diingatkan untuk bayar sanksi tilangnya dulu. Jika keduanya tidak mau dibayar maka akan kami hapus surat kendaraannya dan jika 10 tahun tetap tidak diselesaikan maka status motor itu menjadi motor bodong,” beber Perdede.
Dan jika motor tersebut berstatus motor bodong maka dipastikan tidak punya harga. Sementara terkait bentuk pelanggaran yang kerap ditemukan dikatakan untuk pengendara roda dua biasa tidak menggunakan helm sedangkan sopir biasa tidak menggunakan safety belt.
“Dan dikatakan karena itu mengganggu gerakan padahal jika tabrakan dia bisa meninggal. Yang jelas kami ingin buat situasi lebih tertib dimana setiap pagi kami lakukan strong poin bagi pelanggar yang kasat mata dimana ini akan didukung oleh tim Papua High Patrol yang melakukan hunting,” tutupnya. (ade/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…
Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…
Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…
Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…
Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…
Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Ir. H. Rustan Saru, MM., meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan…