

JAYAPURA-Kondisi ekonomi dan anggaran pembangunan di Papua saat ini boleh dikatakan sedang tidak baik-baik saja, apalagi dengan kondisi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang mulai merosot usai pemekaran daerah otonomi baru di wilayah Papua.
Di tengah kondisi ini Pemerintah diminta untuk tidak pasrah dengan kondisi yang ada, tetapi harus berinovasi agar PAD Provinsi Papua bisa kembali meningkat, terutama dengan memaksimalkan seluruh potensi yang ada di daerah ini.
Hal itu ditegaskan oleh anggota DPR Provinsi Papua dari Fraksi Nasdem, Albert Merauje, Senin (13/1). Menurut Albert, salah satu opsi yang harus dilakukan oleh Pemprov Papua dalam meningkatkan PAD tahun 2025 adalah harus mengecek atau menghitung kembali aset-aset yang ada di daerah ini.
“Untuk meningkatkan PAD kita, pertama kita harus mengecek dulu potensi-potensi dan aset-aset kita. Mulai dari aset yang Tuhan kasih sumber daya alam, kemudian di atas wilayah kita ini kan ada bangunan ada yang bergerak dan ada yang tidak bergerak dan itu bisa mendatangkan PAD,” kata Albert Merauje.
Sejauh ini, lanjut Albert, masih banyak potensi yang mengalami kebocoran dan tidak terdata dengan baik. Misalnya sumber-sumber alam yang lain yang selama ini yang sudah dikelola oleh perusahaan-perusahaan, harus didata dan dicek kembali, seperti apa penyetoran pajak mereka selama ini.
“Saya sudah bilang ke Bapenda, coba didata supaya kita mulai melihat potensi yang menjadi sumber daya alam dulu,” ujarnya.
Page: 1 2
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…