Kemudian ada juga potensi sumber daya lain, selain gedung atau bangunan ada juga pasar. Harus jelas pembagiannya antara kabupaten/kota dan provinsi. Apakah setoran sejauh ini macet atau tidak perlu dicek kembali. Selain itu ada juga potensi potensi aset yang bergerak misalnya pemanfaatan pelabuhan oleh kapal-kapal, seperti apa penerapan pajak bagi mereka selama ini. Mereka parkirnya, turun muatan, mereka bawa apa. Itu semua harus dihitung dengan baik.
“Setelah kita perjelas kita hitung dan kita hitung yang wajar,”ujarnya.
Selain itu ada juga aset-aset tidak bergerak yang sejauh ini belum dimaksimalkan diantaranya bangunan-bangunan peninggalan PON yang saat ini juga masih mengeluarkan anggaran perawatan yang cukup besar. Dia juga berharap Pemprov Papua memikirkan untuk dikelola pihak ketiga aset-aset yang tidak bergerak itu, sehingga ada pembagian hasil yang jelas. (roy/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Komite Nasional Papua Barat (KNPB) menilai bahwa tanggal 1 Mei 1963 adalah salah satu hari…
“Memasuki tahun 2027, kita berada pada tahap integrasi pembangunan. Berbagai upaya yang telah dibangun harus…
“Kota Jayapura, Keerom, Kabupaten Jayapura dan Sarmi menjadi pusat pertanian perkebunan yang akan kami bangun…
Meski dana Otsus terus mengalami peningkatan signifikan secara nominal, narasi kegagalan dalam menyejahterakan Orang Asli…
Suara Perempuan Papua Bersatu menggelar mimbar bebas di Lingkaran Abepura, Kamis (30/4). Sejumlah aspirasi dari…
Wali Kota Jayapura, Abisai Rollo, menggandeng sejumlah tokoh masyarakat dan tokoh adat untuk bersama-sama mengimbau…