

Frans Pekey (foto:Mboik Cepos)
JAYAPURA– Pemerintah Kota Jayapura menargetkan pembayaran biaya pendidikan beasiswa unggul Papua akan selesai pada 2026 mendatang. Total sekitar 60 miliar anggaran yang dikeluarkan untuk membiayai mahasiswa-mahasiswi tersebut.
Hal ini kemudian mendapatkan sorotan dari DPRD kota Jayapura pada saat LKPD beberapa waktu lalu. Yang menjadi sorotan DPR karena anggaran yang dikeluarkan pemerintah kota Jayapura cukup pantas tis untuk membiayai mahasiswa-mahasiswa yang notabene bukan orang Portnumbai. DPRpun meminta, pemerintah kota Jayapura untuk melakukan komunikasi dengan kepala daerah di 5 provinsi dan kabupaten yang ada di tanah Papua.
Sekretaris Daerah Kota Jayapura, Frans Pekey mengatakan, pemerintah kota Jayapura sudah mendapatkan pembagian untuk alokasi anggaran setiap tahun mengenai pembiayaan mahasiswa mahasiswi unggul Papua yang saat ini sedang mengenyam pendidikan baik di dalam negeri maupun di luar negeri.
Pemerintah kota Jayapura sendiri mulai menanggung pembiayaan ini mulai dari tahun 2023, 2024, 2025-2026. Ini sesuai dengan jumlah mahasiswa dan juga sesuai dengan tahun penamatan studinya. Selain itu pembiayaan yang ditanggungkan oleh pemerintah kota Jayapura itu merupakan hasil dari pembagian dari semua pemerintah daerah termasuk di wilayah daerah pemekaran di tanah Papua.
“Hasil dari bagi-bagi ke semua provinsi dan kabupaten di tanah Papua itulah, muncullah angka untuk membiayai biaya di 2023, 2024, nanti 2025 dan juga 2026. Sudah ada tabelnya sudah dibuat tabel angka-angkanya. Itulah kemudian dianggarkan oleh pemerintah daerah masing-masing. Kota sudah dianggarkan tahun ini tahun 2025 dan sampai 2026. Nilainya menurun mulai dari 2024 sampai 2026, karena mengikuti mahasiswa yang akan selesai setiap tahun,”kata Frans Pekey, Jumat (12/7) kemarin.
Untuk pemerintah Kota Jayapura sendiri jumlah mahasiswa yang berdomisili sesuai dengan KTP kota Jayapura lebih dari 500 orang mahasiswa. Karena itu pemerintah kota Jayapura juga telah menyampaikan keberatannya kepada pemerintah pusat pada saat rapat-rapat koordinasi sebelumnya. Bahwa APBD Kota Jayapura tidak mampu menanggung seluruhnya pembiayaan ratusan mahasiswa tersebut. Sehingga Rp 60 miliar itulah yang diperoleh setelah ada pembagian dari setiap daerah yang ada di tanah Papua.
“Terakhir dibahas penyelesaian bahasiswa ini ditanggung bersama-sama oleh pemerintah provinsi Papua, dan pemerintah provinsi Pemekaran, dan juga Pemerintah kabupaten dan kota,” ujarnya.(roy/wen)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Gubernur menegaskan, keputusan tersebut merupakan kebijakan yang tidak populer, namun harus diambil demi menjaga stabilitas…
Insiden pertama terjadi pada Senin (27/4), disusul kejadian serupa pada Selasa (28/4) sekitar pukul 11.22…
Ia menegaskan, tujuan utama negara adalah melindungi seluruh rakyat Indonesia. Karena itu, pendekatan keamanan tidak…
Hingga hari ini, meski zaman berubah, Pasar Lama Sentani tidak pernah benar-benar sepi. Di setiap…
Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY, Abhan, yang memaparkan materi sekaligus…
Langkah ini diambil guna memastikan integritas pelayanan publik tidak terganggu oleh aktivitas pribadi di platform…