

Djoni Naa ( FOTO: Priyadi/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Jayapura Djoni Naa mengatakan, surat edaran Wali Kota Jayapura terkait pembayaran Tunjangan Hari Keagamaan, khususnya yang merayakan Natal tahun 2023, sudah diedarkan ke pelaku usaha/pengusaha di Kota Jayapura dan paling lambat pembayaran THR satu minggu sebelum hari Raya Natal.
“Kita sudah bagikan surat edaran terkait pembayaran THR Natal kepada pengusaha dan pelaku usaha di Kota Jayapura, kita imbau para pengusaha bisa membayar tepat waktu sesuai aturan 1 minggu sebelum hari raya natal,” katanya, Senin (12/12) kemarin.
Dijelaskan, pembayaran THR dalam aturan Menteri Ketenagakerjaan tujuh hari sebelum hari raya, perusahaan harus sudah membayarkan THR kepada karyawan. Kalau perusahaan tidak membayar THR kepada karyawan, maka perusahaan akan terkena sanksi.
Selain itu, THR tidak boleh dibayarkan dalam bentuk barang, harus uang. Hingga saat ini, di wilayah Kota Jayapura belum ada pengaduan ke dinas, soal karyawan dibayar THR menggunakan barang jika ada pengawas ketenagakerjaan akan turun dan menindaknya.
“Selama ini dalam pembayaran THR karyawan dibayarkan full tidak ada yang dicicil, karena belum ada pengaduan dari karyawan, sedangkan penerimaan THR hitungannya adalah satu kali gaji atau ketentuan masa kerja dibagi 12 bulan dikali 1 bulan upah,” ucapnya.
Ditambahkan, untuk penerima THR biasanya dari perusahaan swasta mulai dari perhotelan, supermarket, perusahaan BUMN/BUMD, perusahaan swasta, rumah makan dan sebagainya.
Kata Djoni pemberian THR adalah hak karyawan dalam memberikan tunjangan pada saat hari raya, sehingga perusahaan harus bisa menyiapkan itu bagi mereka karyawan yang merayakannya. (dil/tri)
Ia menargetkan seluruh kegiatan dan program dapat terealisasi hampir seluruhnya sebelum memasuki akhir tahun. Bahkan,…
Timnas Brasil akan menghadapi Timnas Maroko pada laga perdana Grup C Piala Dunia 2026 di…
Delapan orang yang disebut sebagai anggota Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) Kodap…
Selain itu, juga disepakati hasil sosialisasi ini akan ditindaklanjuti dalam penantanganan nota kesepahaman antara masyarakat…
Publik juga khawatir dari kenaikan ini justru ada upaya mencari keuntungan sepihak termasuk menerapkan cara-cara…
Pengelola APMS Lasminingsih dan Anwarudin Wamena, Suyono mengaku sebenarnya kalau dikatakan pembiaran itu tidak, sebab…