Selain berdampak sosial budaya, kebijakan ini juga diharapkan memberikan efek ekonomi positif bagi masyarakat adat, terutama mama-mama Papua yang memproduksi aksesoris dan souvenir khas seperti topi mahkota, tusuk konde, serta hiasan tradisional lainnya.
“Kalau setiap toko dan ritel wajib memiliki atribut ini, maka otomatis akan ada permintaan besar. Pemerintah dan pelaku usaha bisa langsung membeli dari pembuat lokal, terutama mama-mama Papua. Jadi bukan hanya melestarikan budaya, tapi juga membantu meningkatkan pendapatan mereka,” jelasnya.
Rustan berharap seluruh pelaku usaha di Kota Jayapura dapat mendukung dan menindaklanjuti kebijakan ini mulai tahun 2026. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan aktivitas belanja masyarakat di ritel modern dapat sekaligus menjadi sarana memperkenalkan keindahan budaya Papua.
“Kami ingin setiap tempat usaha di Jayapura menjadi etalase kecil Papua — tempat masyarakat berbelanja sambil merasakan nuansa budaya lokal,” pungkasnya.(dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Suster Yosephin Temelap mengatakan, api muncul dengan cepat diduga dari area dapur. Saat itu aktivitas…
Pemerintah Provinsi Papua menyatakan produksi telur ayam di empat kabupaten kini telah melampaui kebutuhan harian…
Para pengelola pantai dan penyedia jasa penyewaan pondok wisata kini harus menelan pil pahit…
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh Uskup Agung Merauke Mgr. Petrus Canisius Mandagi, M.S.C., Uskup…
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury, mengatakan Festival Port…
Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Disperindagkop dan UKM)…