Selain berdampak sosial budaya, kebijakan ini juga diharapkan memberikan efek ekonomi positif bagi masyarakat adat, terutama mama-mama Papua yang memproduksi aksesoris dan souvenir khas seperti topi mahkota, tusuk konde, serta hiasan tradisional lainnya.
“Kalau setiap toko dan ritel wajib memiliki atribut ini, maka otomatis akan ada permintaan besar. Pemerintah dan pelaku usaha bisa langsung membeli dari pembuat lokal, terutama mama-mama Papua. Jadi bukan hanya melestarikan budaya, tapi juga membantu meningkatkan pendapatan mereka,” jelasnya.
Rustan berharap seluruh pelaku usaha di Kota Jayapura dapat mendukung dan menindaklanjuti kebijakan ini mulai tahun 2026. Dengan demikian, kegiatan ekonomi dan aktivitas belanja masyarakat di ritel modern dapat sekaligus menjadi sarana memperkenalkan keindahan budaya Papua.
“Kami ingin setiap tempat usaha di Jayapura menjadi etalase kecil Papua — tempat masyarakat berbelanja sambil merasakan nuansa budaya lokal,” pungkasnya.(dil/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Page: 1 2
Pemerintah Daerah Kabupaten Lanny Jaya secara resmi memulai pelaksanaan Diklat Prajabatan, Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS…
Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Pendidikan setempat mulai membenahi layanan pendidikan khusus menyusul rendahnya indeks…
Massa aksi datang menggunakan dua unit mobil pikap dengan membawa sejumlah atribut, di antaranya…
Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Abepura terus mendorong upaya kemandirian bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ)…
Sebanyak 13 calon siswa (casis) yang dikirim melalui Lanud J.A. Dimara Merauke berhasil lolos seleksi…
Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil Pesisir Pantai Skouw, Kampung Skouw Yambe, tersebut…