Categories: METROPOLIS

Belum Capai Target, MCP Terkendala  Administrasi  dan Teknis

JAYAPURAMonitoring Center for Prevention (MCP) di Provinsi Papua tahun 2024 mencatat capaian rata-rata sebesar 73,68 persen. Angka tersebut masih di bawah target 93,53 persen.

MCP merupakan instrumen yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah setempat.

   Khusus di Papua, MCP mencakup delapan area strategis, mulai dari perencanaan dan penganggaran anggaran pendapatan belanja daerah (APBD), hingga optimalisasi pajak daerah.

  Plt. Kepala Inspektorat Daerah Papua, Danny Korwa menyampaikan, dari delapan indikator yang dinilai, hanya satu yang berhasil mencapai target dengan realisasi 100 persen.

  “Indikator Perencanaan dan Penganggaran APBD mencapai target, dengan realisasi 100 persen dari target 93,75 persen,” kata Danny kepada wartawan, Selasa (11/2).

   Menurutnya, sejumlah kendala administrasi dan teknis menjadi faktor utama belum tercapainya target MCP tahun ini. Contohnya, belum tuntasnya progres administratif di sejumlah OPD dan kurangnya dokumentasi pendukung dalam pelaporan.

  Lanjut Danny, hasil MCP ini harus menjadi bahan evaluasi agar lebih optimal dalam menjalankan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Ia pun mendorong agar organisasi perangkat daerah (OPD) untuk lebih disiplin dalam pengelolaan administrasi serta memperkuat peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

  Termasuk harus memastikan semua pekerjaan yang berkaitan dengan MCP selesai tepat waktu dan terdokumentasi dengan baik. “Jika ada kendala teknis atau administratif, harus segera diselesaikan agar tidak menjadi hambatan dalam penilaian tahun berikutnya,” pungkasnya. (fia/tri)

Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos

BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS  https://www.myedisi.com/cenderawasihpos

Juna Cepos

Recent Posts

Gereja Membela Harkat dan Martabat Manusia, Jangan Dinilai Gerakan Politik Praktis

   Mofu mengungkapkan bahwa HONAI dibentuk sebagai ruang bersama untuk menjawab berbagai persoalan kemanusiaan, terutama…

9 hours ago

Dorong Penyelesaian Hukum, Jangan Biarkan Pemalangan Jadi Kebiasaan

   Menurutnya, setiap penggunaan tanah masyarakat adat untuk kepentingan umum seharusnya telah melalui proses yang…

17 hours ago

Polisi Ungkap Hasil Labfor Pecahan Botol di Komnas HAM

   Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirkrimum) Polda Papua, Kombes Pol Parasian H. Gultom, mengungkapkan bahwa…

18 hours ago

Siapkan Konsolidasi Besar Masyarakat Adat Tabi-Mamta

  Pertemuan yang dikemas dalam bentuk sidang pleno ini menjadi momentum penting untuk merumuskan agenda…

20 hours ago

Amankan Kendaraan Dinas, Pemprov Papua Libatkan Jaksa dan BPK

  Penjabat Sekretaris Daerah Papua Christian Sohilait, mengatakan penertiban kendaraan dinas dilakukan karena masih terdapat…

21 hours ago

Masa Tanggap Darurat Diperpanjang 7 Hari

   Rustan meminta seluruh warga terdampak, khususnya para pengungsi, untuk tetap bersabar sembari pemerintah mematangkan…

22 hours ago