

Suzana Wanggai Kepala Badan BPPKLN Provinsi Papua. (FOTO: Karel/Cepos)
JAYAPURA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mulai menyusun Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Hal ini sebagai langkah awal dalam merumuskan pembangunan berkelanjutan lima tahun ke depan.
Pj Sekda Papua, Suzana Wanggai menyebut KLHS merupakan pendekatan strategis jangka panjang untuk memastikan pembangunan di Papua tetap berwawasan lingkungan.
“Dokumen ini memuat konsep pembangunan berkelanjutan yang diharapkan mampu meminimalkan potensi permasalahan lingkungan, ekonomi, dan sosial di masa mendatang,” kata Suzana kepada wartawan.
Ia berharap pengelolaan sumber daya alam sebagai modal dasar pembangunan harus memperhatikan kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan, risiko serta dampak lingkungan, kinerja dan layanan ekosistem, hingga efisiensi pemanfaatan lingkungan.
“Kegiatan ini juga menjadi wadah untuk menghimpun masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan, terkait isu-isu pembangunan berkelanjutan di Papua,” ungkapnya.
Pihaknya mendorong organisasi perangkat daerah (OPD), unit pelaksana teknis kementerian, kelompok kerja, dan seluruh pihak terkait memperkuat koordinasi agar dokumen KLHS RPJMD dapat disusun dengan baik dan diimplementasikan dalam pelayanan publik.
“Penyusunan KLHS RPJMD Papua harus selaras dengan visi Papua 2025-2045 yang menekankan pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi biru, agroindustri, dan ekonomi kreatif, serta berkontribusi pada pencapaian Indonesia Emas 2045,” kata Suzana.
Sambungnya, pihaknya juga berharap agar seluruh peserta dapat memberikan masukan konstruktif hingga kegiatan berakhir. (fia/tri)
Layanan Langganan Koran Cenderawasih Pos, https://bit.ly/LayananMarketingCepos
BACA SELENGKAPNYA DI KORAN DIGITAL CEPOS https://www.myedisi.com/cenderawasihpos
Menurut Anthon, langkah itu penting agar tidak muncul korban-korban sipil lainnya akibat tuduhan sepihak yang…
Wakil Wali Kota Jayapura, Rustan Saru, menegaskan Pemerintah Kota Jayapura akan mengoptimalkan pelaksanaan sejumlah peraturan…
Kasubdit I Ditresiber Polda Papua, Kompol I Wayan Laba, mengatakan kejahatan siber merupakan segala bentuk…
Menurut dia, jika konektivitas darat dan laut berjalan bersamaan maka masyarakat akan memperoleh manfaat yang…
Wakil Ketua I DPR Kota Jayapura, Max Karubaba, menegaskan bahwa pelayanan pertanahan merupakan hak mendasar…
Satuan Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Merauke mengamankan seorang pria berumur 44 tahun berinisial FB atas…