Categories: METROPOLIS

Wilayah Rawan Kriminalitas Perlu Dipasang CCTV

JAYAPURA–Pemerintah Kota Jayapura berencana memasang kamera pengawas atau closed circuit television (CCTV) di sejumlah titik strategis di wilayah Kota Jayapura. Kebijakan ini dinilai sebagai langkah penting dalam membantu pemerintah dan aparat keamanan mengidentifikasi serta memantau berbagai aktivitas kriminal yang terjadi di kawasan perkotaan.

Selain berfungsi sebagai alat pemantauan, pemasangan CCTV juga diharapkan menjadi langkah strategis dalam mencegah meningkatnya potensi kejahatan jalanan, seperti aksi begal, pencurian dengan kekerasan, hingga berbagai tindak kekerasan lainnya yang kerap meresahkan masyarakat.

Menanggapi rencana tersebut, Polresta Jayapura Kota menyarankan agar pemasangan CCTV diprioritaskan pada wilayah-wilayah yang rawan atau memiliki tingkat kriminalitas tinggi. Salah satu wilayah yang dinilai perlu mendapat perhatian khusus adalah Distrik Abepura.

Kapolresta Jayapura Kota, Kombes Pol Fredrickus W. A. Maclarimboen, mengatakan bahwa berdasarkan data kriminalitas sepanjang tahun 2025, Abepura tercatat sebagai wilayah dengan angka kejahatan tertinggi dibandingkan distrik lainnya di Kota Jayapura.

“Kita tahu bahwa Abepura ini tingkat kriminalitasnya cukup tinggi. Jadi, jika diminta saran, maka kami menyarankan agar pemasangan CCTV diprioritaskan di wilayah Abepura,” ujar Kombes Fredrickus, Jumat (6/2).

Meski demikian, Kombes Fredrickus mengungkapkan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi resmi dari Pemerintah Kota Jayapura terkait rencana teknis pemasangan CCTV tersebut. Namun demikian, Polresta Jayapura Kota menyatakan kesiapan penuh apabila nantinya dilibatkan dalam proses tersebut, baik dalam bentuk pemberian rekomendasi lokasi, pendampingan teknis, maupun kerja sama lainnya.

“Kami belum mengetahui informasi resminya dari pemerintah kota. Namun apabila kami dilibatkan, tentu kami siap memberikan rekomendasi dan dukungan sesuai kewenangan kami,” ujarnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

21 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

22 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago