

Kepala Loka POM Kabupaten Mimika, Rudolf Bonay (foto:WAHYU/CEPOS)
MIMIKA – Pihak Kantor Loka Pengawasan Obat dan Makanan (POM) di Kabupaten Mimika mencatat masih banyak kosmetik ilegal yang ditemukan di sepanjang tahun 2025.
Loka POM yang membawahi seluruh Indonesia wilayah Provinsi Papua Tengah dalam pengawasannya mencakup seluruh peredaran obat kimia maupun tradisional, suplemen kesehatan, makanan olahan, serta kosmetik.
Dari hasil pengawasan, kosmetik tanpa izin edar alias ilegal menjadi yang paling banyak ditemukan di pasaran di wilayah Provinsi Papua Tengah. Peredaran kosmetik tanpa izin edar ini paling banyak ditemukan di pasaran tradisional dan dijual dengan harga yang sangat terjangkau demi menarik minat konsumen.
Kepala Loka POM Kabupaten Mimika, Rudolf Bonay kepada awak media menjelaskan, sepanjang 2025, satu pelaku usaha di Nabire telah diproses secara pidana karena mengedarkan kosmetik berbahaya dalam jumlah besar dengan barang bukti senilai ratusan juta rupiah.
“Tahun 2025, jumlah barang, obat, makanan dan kosmetik yang kami amankan adalah sekitar 50 pengusaha dengan total di angka Rp190 juta. Paling besar memang di kosmetik mencapai Rp160 juta,” ujar Rudolf.
Kebanyakan kosmetik yang beredar di pasar tidak memiliki izin edar dari BPOM. Bahkan, adapun sejumlah produk ditemukan memiliki izin edar. Namun setelah dilakukan pengecekan oleh petugas, ternyata palsu. Mereka bahkan dengan berani mencaplok merek-merek terkenal.
Page: 1 2
Balai Besar Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (BBKHIT) Papua memberikan perhatian serius terhadap isu masuknya…
Akademi Teknologi Laboratorium Medik Papua menyoroti tingginya ancaman tiga penyakit berbahaya di Papua, yakni malaria,…
Kapolres Jayawijaya AKBP Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK saat memimpin pendataan kerugian material…
Selain menetapkan tersangka, aparat kepolisian juga masih merangkum sejumlah laporan polisi yang masuk pasca insiden…
Peristiwa ini langsung memicu sorotan tajam lantaran terjadi di lingkungan tempat ibadah, sebuah ruang aman…
Bupati Intan Jaya, Aner Maisini, menegaskan gereja dan masyarakat sipil tidak boleh menjadi sasaran dalam…