

Kepala Perwakilan Bkkbn saat memperlihatkan ruangan KB di Kantor Bkkbn kepada PJ Gubernur Papua Ramses Limbong, Jumat (7/12). (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Kepala Perwakilan Bkkbn Papua, Sarles Brabar mengatakan, partisipasi masyarakat di Papua dan DOB dalam mengikuti program Keluarga Berencana (KB) masih cukup rendah, rata-rata setiap tahunnya hanya mencapai 39 persen.
Capaian ini mendorong mereka untuk memasifkan sosialiasi kepada masyarakat, sebab KB ini bagian dari upaya untuk mencegah terjadinya resiko stunting bagi balita.
“Kita di Papua masih rendah, ini terjadi karena berbagai faktor, salah satunya kurangnya kesadaran masyarakat akan manfaat dari KB,” ujarnya Jumat (7/12).
Ia pun menjelaskan program KB memiliki banyak manfaat, diantaranya menjaga kesehatan ibu dan anak, KB dapat mencegah kehamilan yang tidak diinginkan, menurunkan risiko kanker rahim dan kanker serviks, serta mengurangi risiko kematian bayi.
Selain itu tumbuh kembang anak, dengan mengikuti program KB, maka dapat membantu orang tua mengatur jarak kelahiran sehingga mereka memiliki lebih banyak waktu untuk memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak.
Kemudian kesejahteraan keluarga, dikatakan KB dapat membantu keluarga merencanakan kapan akan hamil, berapa jumlah anak yang akan dilahirkan, dan berapa lama jarak kelahirannya.
KB juga dapat mengurangi kebutuhan rumah tangga, seperti biaya untuk pemeriksaan kehamilan, biaya melahirkan, biaya kesehatan, dan biaya pendidikan. Serta dapat meningkatkan kesempatan bermasyarakat karena keluarga akan mempunyai waktu luang yang lebih banyak.
“Jadi jangan pernag mempersepsikan bahwa program KB itu menghilangkan etnis tertentu, tapi ini dilakukan untuk mendorong pertumbuhan generasi penerus yang berkualitas,” tegasnya.
Page: 1 2
Menteri Dalam Negeri menyoroti masih tingginya angka masyarakat di Papua yang belum memiliki rumah maupun…
Situasi tersebut membuat laga ini menjadi sangat krusial. Brasil hanya membutuhkan hasil imbang untuk menjaga…
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…