Categories: METROPOLIS

Sekolah Wajib Terapkan Lingkungan Ramah Anak

DP3AKB Dorong Pengawasan dan Pencegahan Kekerasan di Dunia Pendidikan

JAYAPURA – Pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) menyoroti pentingnya penerapan sekolah ramah anak di seluruh satuan pendidikan. Langkah ini menjadi perhatian serius menyusul munculnya sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan terhadap anak yang terjadi di lingkungan sekolah.

Kepala DP3AKB Kota Jayapura, Betty Anthoneta Puy menegaskan bahwa sekolah harus menjadi ruang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Ia mencontohkan hal sederhana namun krusial seperti penempatan toilet siswa yang harus memperhatikan aspek keamanan.

Kepala DP3AKB Kota Jayapura Betty Anthoneta Puy (foto:Takim/Cepos)

“Di sekolah, WC antara laki-laki dan perempuan tidak boleh berdekatan. Soal penempatan ini jangan dianggap sepele, karena potensi terjadinya pelecehan bisa muncul dari hal-hal kecil seperti itu,” ujar Betty saat dikonfirmasi Cenderawasih Pos di sela kegiatan di Waena, Jumat (7/11).

Menurutnya, konsep sekolah ramah anak sebenarnya telah diterapkan di beberapa sekolah di Kota Jayapura, namun pelaksanaannya masih perlu dimaksimalkan agar tidak hanya sebatas formalitas.

“Penerapannya sudah ada, namun perlu diteliti kembali apa saja kategori yang memenuhi standar sekolah ramah anak. Jangan hanya sebatas memberi label tanpa memastikan penerapan yang nyata,” jelasnya.

Menanggapi kasus pelecehan yang terjadi di salah satu sekolah di kawasan Hamadi beberapa hari lalu, Betty menyebut hal itu sebagai alarm penting bagi semua pihak, baik pihak sekolah, guru, maupun orang tua untuk memperketat pengawasan terhadap anak-anak.

“Orang tua juga punya peran penting untuk memastikan anak-anak aman, baik saat berangkat maupun pulang dari sekolah, sedangkan saat di sekolah, lingkungan pendidikan harus menjamin itu juga,” tegasnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Papua Masuk Kategori Rendah, Aspek Kelembagaan Jadi Sorotan

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Papua tahun 2024 mengalami penurunan signifikan. Jika pada tahun 2023…

17 hours ago

DPRK Soroti Program MBG yang Belum Merata

Khoiri mengatakan, ketidakmerataan ini menjadi catatan penting bagi pemerintah terutama Badan Gizi Nasional (BGN) Papua…

1 day ago

RSUD Jayapura Khawatir Dampak Penonaktifan PBI

Plt Direktur RSUD Jayapura, Andreas Pekey menyampaikan, selama ini mayoritas pasien yang berobat di RSUD…

1 day ago

Dinsos Buka Layanan Verifikasi Ulang Peserta PBI JK yang Dinonaktifkan

Kepala Dinas Sosial Kota Jayapura, Mathius Pawara, menjelaskan bahwa pihaknya telah membuka layanan khusus untuk…

1 day ago

Risiko Kerja Kian Kompleks, Pengelolaan K3 Harus Diperkuat

Wakil Gubernur Papua, Aryoko Rumaropen menyampaikan Pemerintah Provinsi Papua berkomitmen menjadikan K3 sebaga bagian integral…

1 day ago

Tiga PJU Polresta Jayapura Kota Diganti

Kapolresta Jayapura Kota Kombes Pol Fredrickus W.A. Maclarimboen memimpin langsung Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab)…

1 day ago