

PLN Papua Harus Bertanggungjawab-
JAYAPURA- Ombdusman meminta PT PLN ( Persero) Papua untuk memberikan kompensasi bagi pelanggan di wilayah Papua yang mengalami kerugian akibat pemadaman listrik selama berjam-jam. Hal ini adalah upaya tanggung jawab dari PLN kepada masyarakat sebagai konsumen.
Kepala Perwakilan Ombdusman RI Perwakilan Provinsi Papua, Iwanggin S Olif menilai dengan adanya pemadaman listrik di Papua PLN tidak cukup dengan hanya meminta maaf. Melainkan harus ada langkah-langkah konkrit, karena ada keterkaitan antara PLN dan pelanggan.
“Harus ada sinergi antara konsumen dan peyedia jasa listrik, kami membutuhkan mereka dan mereka juga membutuhkan kami. Hak masyarakat untuk mendapat pelayanan public dibidang kelistrikan dan kewajiban kita sebagai konsumen kepada PLN dengan membayar,” ucap Iwanggin kepada wartawan, Jumat (9/8).
Menurutnya, masyarakat dalam hal ini konsumen kerap melakukan kewajibannya dengan cara membayar tagihan listriknya. Entah itu masyarakat kecil ataupun pihak perusahaan yang ada di Papua. Lanjutnya, jika masyarakat sudah membayar kewajibannya tapi lampu kerap padam maka apa yang harus dilakukan PLN kepada pelanggan.
“Pemadaman listrik banyak kerugian yang terjadi buat masyarakat maupun teman-teman yang ada di dunia usaha, begitu pula perkantoran apalagi sistem pelaporan menggunakan online,” tuturnya.
Selain itu, bagi masyarakat yang sudah belanja bahan makanan untuk persediaan semingu dan menyimpanya di kulkas. Dengan kondisi listrik yang padam hingga 7 jam, otomatis barang-barang tersebut akan rusak dan siapa yang bertanggung jawab untuk itu.
“Saya pikir tanggung jawab itu bisa dikopmensasikan terhadap PLN,” katanya.
Jika di Jakarta dapat kompensasi dengan pemadaman listrik, seharusnya di Papua juga mendapatkan itu. Sebab, Papua bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan semua konsumen dari PLN membayar kewajibannya untuk menikmati produksi listrik dari PLN.
“Untuk pemberian kompensasi semuanya harus dapat,” tegasnya. (fia).
Terkait Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) ini, Wali Kota Jayapura, Dr. Abisai Rollo menegaskan bahwa…
Kepala Kejaksaan Negeri Jayawijaya, Sunandar Pramono, SH, MH mengatakan dari 9 terdakwa kasus korupsi dana…
Kelompok Kerja (Pokja) Adat Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua mengaku kecewa karena tidak dapat bertemu…
Gubernur Apolo menjelaskan, dalam rangka kunjungan tersebut, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Papua…
Menurut Emanuel Gobay, yang juga anggota Koalisi Penegak Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Papua,…
Badan Gizi Nasional (BGN) memastikan enam Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Mimika, Papua…