Categories: METROPOLIS

Tiap Kampung Didorong Miliki Dokumen Perencanaan Pariwisata

JAYAPURA – Dinas Pariwisata (Dispar) Kota Jayapura berharap mendapat dukungan penuh dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) untuk mendorong penyusunan dokumen perencanaan pembangunan pariwisata di kampung-kampung. Dokumen perencanaan ini dinilai sangat penting sebagai dasar pengembangan pariwisata kampung yang terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury

Kepala Dinas Pariwisata Kota Jayapura, Richard J. Nahumury, mengatakan bahwa pengembangan pariwisata di tingkat kampung membutuhkan perencanaan yang matang.
Karena itu, Dispar berharap DPMK sebagai dinas teknis yang membina pemerintahan kampung dapat memberikan ruang bagi pemerintah kampung dalam menyiapkan dokumen perencanaan pariwisata ini.

“Dokumen perencanaan sangat penting dalam membangun pariwisata di kampung-kampung. Kami berharap ada dukungan dari DPMK agar pemerintah kampung dapat didorong dan didampingi untuk menyusun dokumen perencanaan tersebut,” ujar Richard.

Menurutnya, kolaborasi antara Dispar, DPMK, dan pemerintah kampung menjadi kunci utama agar pengembangan pariwisata kampung dapat berjalan sesuai dengan peta jalan yang jelas.

Dengan adanya dokumen perencanaan, setiap kampung dapat memetakan potensi wisata yang dimiliki, menentukan program prioritas, serta memastikan progres pembangunan pariwisata berjalan secara berkesinambungan.

Richard juga menegaskan bahwa keterlibatan langsung pemerintah kampung dalam penyusunan dokumen perencanaan akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi anggaran. Pasalnya, anggaran yang dibutuhkan untuk menyusun dokumen perencanaan pariwisata terbilang cukup besar.

“Dengan jumlah kampung di Kota Jayapura sebanyak 14 kampung, tentu jika seluruh dokumen perencanaan harus disusun oleh Dispar, anggaran yang dibutuhkan akan sangat besar,” jelasnya.

Page: 1 2

Juna Cepos

Recent Posts

Keluhkan Kecilnya DAU dan ASN yang Enggan Pindah

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri menyebut efisiensi anggaran bagi pemerintah daerah masih berlanjut pada 2027. Para…

22 hours ago

Sanksi Jangan Berhenti di Administratif

Merespon terkait dengan itu, ​Pengamat Kebijakan Publik Papua, Dr. Methodius Kossay, menyatakan bahwa tindakan suspend…

23 hours ago

TNI Tak Gentar Ancaman OPM

Penegasan tersebut disampaikan menyusul adanya pernyataan dari kelompok yang mengatasnamakan TPNPB yang mengancam akan menggagalkan…

2 days ago

Gubernur: Koreksi Total, Jangan Terulang Lagi!

  Fakhiri mengatakan, kejadian serupa sebenarnya pernah terjadi di sejumlah daerah. Namun, khusus untuk Papua,…

2 days ago

Utang Negara Capai Rp 10.000 Triliun

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan posisi utang pemerintah sebesar Rp10.000 triliun hingga pertengahan 2026 masih terkendali…

2 days ago

Dana Otsus Bukan untuk Operasional dan Belanja Kantor!

Gubernur Papua Pegunungan Dr. (HC) Jhon Tabo, SE, M.B.A menyatakan penggunaan dana otsus saat ini…

2 days ago