

Kajari Jayapura, Stanly Yos Bukara (foto:Karel/Cepos)
JAYAPURA-Sepanjang tahun 2025, kinerja Kejaksaan Negeri (Kejari) Jayapura menunjukkan peningkatan signifikan. Lembaga penegak hukum ini berhasil menyelesaikan sekitar 800 perkara yang meliputi perkara pidana umum, pidana khusus, perdata, hingga tindak pidana korupsi (tipikor).
Capaian tersebut melampaui target tahunan yang biasanya hanya berkisar 700 perkara per tahun. Hal ini diungkapkan langsung oleh Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Stanly Yos Bukara, saat ditemui di Kejari Jayapura, Rabu (5/11).
“Tahun 2024 lalu kami tangani sekitar 700 perkara, tapi tahun ini sudah mencapai 800 perkara, padahal belum memasuki akhir tahun. Artinya, ada peningkatan cukup signifikan dari sisi jumlah penanganan perkara,” jelas Stanly.
Menurutnya, peningkatan jumlah perkara yang berhasil ditangani bukan semata-mata menunjukkan keberhasilan institusinya, tetapi juga menjadi indikator meningkatnya angka tindak pidana di wilayah hukum Kejari Jayapura.
“Kalau dilihat dari satu sisi, ini menunjukkan kinerja Kejaksaan yang baik dalam penyelesaian perkara. Tapi di sisi lain, capaian ini juga memperlihatkan bahwa tingkat pelanggaran hukum di masyarakat masih tinggi,” ujarnya.
Stanly menjelaskan, sebagian besar perkara yang ditangani Kejari Jayapura selama tahun 2025 masih didominasi oleh kasus-kasus pidana umum, seperti pencurian, penyalahgunaan narkotika, pencurian dengan pemberatan (curat), pencurian kendaraan bermotor (curanmor), serta tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Page: 1 2
Kapolres Jayawijaya AKBP. Anak Agung Made Satriya Bimantara, S.IK menyatakan sejak hari pertama kejadian, 6…
Pelaksanaan tes akademik tersebut berlangsung di beberapa lokasi, di antaranya IPDN Papua, Ian Fattahul Muluk…
Berbeda dengan sekolah-sekolah di jantung kota yang memiliki ribuan murid, SMKN 8 Jayapura memiliki jumlah…
Wali Kota Jayapura Abisai Rollo menegaskan, kepala daerah memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh…
Pemerintah Kampung Holtekam akan memfokuskan program pembangunan tahun 2027 pada penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan…
Komisi III DPR Provinsi Papua Selatan melakukan audiens dengan Manajemen, Nakes dan honorer atau pegawai…